Ketua DPRA: Pengibaran Bendera Tunggu Klarifikasi Mendagri

oleh
Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah
Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah
Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah

BANDA ACEH – Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah mengatakan pengibaran bendera Aceh di instansi pemerintahan menunggu klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Secara umum qanun bendera dan lambang ini sudah sah, tetapi pengibarannya masih menunggu hasil klarifikasi Mendagri,” kata Hasbi Abdullah di Banda Aceh, Senin.

Ia mengatakan bahwa waktu proses klarifikasi selama 60 hari. Jika tidak ada jawaban Menteri Dalam Negeri, maka qanun bendera dan lambang tersebut dinyatakan sah.

Setelah 60 hari tidak ada klarifikasi, kata Hasbi Abdullah, maka dengan sendirinya qanun bendera dan lambang Aceh sah secara hukum. Setelah itu, bendera Aceh langsung bisa dikibarkan di instansi pemerintahan.

“Sebenarnya, Dirjen Otda hari ini datang ke Aceh membawa hasil klarifikasi, tetapi yang bersangkutan tidak datang. Jadi, kita tunggu saja. Kita tidak boleh mendahuluinya,” ungkap dia.

Sebelumnya, Hasbi Abdullah menerima penyerahan bendera bulan bintang putih dengan latar merah dan garis hitam putih di bagian atas dan bawah yang berukuran 10×4 meter dari ratusan warga.

Bendera Aceh tersebut dibentangkan di teras utama gedung wakil rakyat tersebut. Warga juga menyempatkan diri berfoto bersama dengan latar bendera raksasa tersebut.

Gubernur Aceh mengundangkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh pada Senin 25 Maret 2013. Qanun atau peraturan daerah tersebut diundangkan dalam Lembaran Aceh Tahun 2013 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 13.

Qanun tersebut diundangkan setelah DPRA dalam rapat paripurna 22 Maret 2013 menyetujui pengesahannya. (Red/Ant)