Pemerintah Aceh Diminta Harus Bentuk BP2DT

oleh
Kantor Gubernur Aceh

BANDA ACEH | DiliputNews.com – Berdasarkan Data Kementrian Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal (KNPDT) ada 12  dari 23 Kabupaten/kota di Aceh masih di kategorikan daerah tertinggal, sesuai dengan criteria yang ditetapkan pada kepmen 001/KEP/M-PDT/I/2005 tentang strategi nasional pembangunan daerah tertinggal.

Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% kabupaten/kota di Aceh masih tertinggal. Kriteria daerah tertinggal ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perhitungan 6 (enam) kriteria dasar yaitu : perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas, dan karakteristik daerah.

Belum lagi jika kita kita tinjau bahwa dari 19, 46 % angka kemiskinan di Aceh pada tahun 2012 sangat memprihatinkan. Jika di tinjau lebih jauh daerah tertinggal menyumbang angka kemiskinan hingga 75% dari jumlah 19,46% tersebut. Sehingga dapat dipastikan salah satu langkah kongkret untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut adalah dengan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Secara nasional, pemerintah pusat telah menetapkan salah satu Rencana Kerja Pemerintah 2009-2014 salah satu dari 13 Periotas Nasional yaitu percepatan pembangunan kawasan tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik yang tertera pada perioritas nasional(PN) 10. Hal ini tentunya peluang bagi pemerintah Aceh untuk memaksimalkan percepatan pembangunan kawasan tertinggal di Aceh.

Salah satu Pendekatan pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal yang tertera dalam 001/KEP/M-PDT/I/2005 adalah Desentralisasi.

Hal ini Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten. Sedangkan Pemerintah Pusat memotivasi dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam menangani dan membangun wilayahnya.

Berdasarkan hal tersebut maka kami dari Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA) menilai bahwa pemerintah Aceh perlu membentuk kembali sebuah badan/instansi yang focus untuk menangani percepatan pembangunan daerah tertinggal seperti Badan Percepatan Pembangunan daerah Tertinggal (BP2DT).

Meskipun hal ini pernah ada sebelumnya di Aceh di bawah kepemimpinan Irwan gayo CS, namun tidak berjalan maksimal karena terlalu tingginya factor politis. Kedepan ini harus ditangani oleh orang-orang yang paham betul sehingga dapat bekerja maksimal, apalagi badan ini jadi salah satu kebutuhan mendasar di Aceh.