Jembatan 1,9 Miliar di Aceh Jaya Ambruk

oleh
Jembatan 1,9 Miliar di Aceh Jaya Ambruk
Jembatan 1,9 Miliar di Aceh Jaya Ambruk

ACEH JAYA | DiliputNews.com – Satu unit jembatan gantung yang belum difungsikan di Desa Alue Ambang, Kecamatan Teunom, Aceh Jaya, Rabu (12/12) malam lalu ambruk ke sungai.

Jembatan gantung tersebut dibangun menggunakan dana Otsus tahun 2012 senilai Rp 1,950 miliar belum serah terima dengan pemerintah setempat.

Diduga jembatan gantung di Desa Alue Ambang itu secara teknis kerena terlepasnya kabel yang ada di sling utama sebagai penahan jembatan, sehingga jembatan yang baru dipasang lantainya itu, ambruk ke sungai.

Koordinator LSM SuAK Aceh Teuku Neta Firdaus dalam press release yang diterima DiliputNews.com, Senin (24/12) mendesak rekanan dan pengawas bertanggung jawab atas ambruknya jembatan gantung yang telah menghabiskan anggaran hampir mencapai Rp 2 miliar tersebut.

Teuku Neta Firdaus menilai bahwa ambruknya jembatan gantung tersebut karena masalah klasik, diduga karena korupsi teknis atau tidak tersedianya tenaga ahli yang baik dan korupsi material, tidak sesuai bestek, material dikurangi atau menggunakan material tiruan / KW2 (kualitas nomor dua).

“Tapi apapun masalahnya meskipun waktu sangat mepet tapi kontraktor harus segera menuntaskannya, sebelum persoalan tersebut masuk ke ranah hukum,” kata Teuku Neta Firdaus.

Ia menjelaskan pada papan nama proyek tercantum bahwa jembatan gantung di Desa Alue Ambang, Kecamatan Teunom, Aceh Jaya tersebut dikerjakan oleh CV Tulus Darma, pengawas PT Giritama Persada, dan perencanaan CV Putra Jaya Konsultan KSO PT Seni Bina Konsulindo. Tanggal mulai pengerjaan 8 Juni 2012 dan selesai pada 5 Desember 2012, nomor kontrak: 620/123/Otsus-AJ/SPK/2012 dan nilai kontrak: Rp 1.950.410.000.

Melihat kondisi tersebut Teuku Neta Firdaus juga meminta pihak KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan pengawas proyek jembatan gantung itu untuk tidak melakukan pencairan dana proyek sebelum proyek tersebut dibangun kembali sampai tuntas.

“Jika KPA dan pengawas mengabaikan hal itu maka kedua pejabat yang memiliki kewenangan dalam proyek tersebut diduga telah melakukan pelanggaran aturan hokum,” tutur Neta.