Pantai Barat – Selatan Aceh Butuh Tambahan Pengadilan Negeri Tipikor

oleh
Ilustrasi Sidang
Ilustrasi Sidang

MEULABOH | DiliputNews.com – Koordinator Solidaritas untuk Anti Korupsi (SuAK) Aceh, T Neta Firdaus meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia segera menambah 2 (dua) Pengadilan Negeri Tipikor di Aceh, yaitu Pengadilan Negeri Tipikor Meulaboh dengan wilayah hukum pesisir Pantai Barat – Selatan.

“Aceh butuh dua Pengadilan Negeri Tipikor di Aceh, untuk menyidangkan perkara perkara korupsi dari wilayah hokum, Meulaboh, Calang, Suka Makmue, Bla

ngpidie, Tapktuan, Subulusalam, Singkil, Sinabang,” kata Neta yang diterima DiliputNews.com dalam press release, Selasa (18/12).

Sedangkan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh dikatakan T Neta Firdaus, yang ada saat ini khusus menyidangkan perkara korupsi yang terjadi di Pemerintahan Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya.
Lebih lanjut Neta mengungkapkan, seharusnya Komisi III DPR RI dalam mengeluarkan pendapat tidak menggunakan “kacamata kuda”, dan Secara geografis jarak tempuh antar daerah di Indonesia bisa berhari-hari, dengan luas Indonesia 1.9 juta mil persegi itu sama dengan jumlah seratus negara lain di eropa, malah ada negara luasnya sama dengan kabupaten di Indonesia.

“Makanya setiap perkara korupsi dari kabupaten dipesisir Pantai Barat-Selatan Aceh, yang akan disidangkan penyidik harus bersusah payah dan memakan waktu lama untuk menyidangkan satu kasus perkara korupsi di pengadilan Tipikor Banda Aceh, belum lagi berbagai kendala dan resiko yang dihadapi dalam perjalanan menuju ke Kota Banda Aceh membuat persidangan perkara korupsi tidak efektif, berjalan lamban dan sarat masalah,” ungkapnya.

Ia menjelaskan dengan bertandangnya Gubernur Aceh ke KPK pada Hari Kamis Tanggal 1 November 2012 mengindikasikan bahwa Pemerintah Aceh punya semangat dalam pemberantasan korupsi, “Artinya Pemerintah Aceh siap membantu kelancaran kinerja aparat hukum di Aceh khususnya dalam memberantas korupsi,” jelasnya.

Selain meminta tambahan dua Pengadilan Negeri Tipikor di Aceh T Neta Firdaus juga mendesak DPRA dan Gubernur Aceh supaya mengalokasi anggaran untuk program pemberantasan korupsi di Aceh, sebaiknya anggaran aspirasi sarat korupsi tersebut dialihkan untuk penguatan aparat penegakan hukum di Aceh, disamping itu SuAK mendorong DPR-A segera menyusun qanun ttg pemberantasan korupsi Aceh.