LBH Aceh Desak Gubernur Aceh Larang Penggusuran Warga

oleh
Advokat Publik di LBH Banda Aceh Mustiqal Syahputra,S.H
Advokat Publik di LBH Banda Aceh Mustiqal Syahputra,S.H

BANDA ACEH | DiliputNews.com – LBH Banda Aceh mendesak Gubernur Aceh untuk melarang upaya penggusuran yang akan dilakukan oleh PT. RAPALA sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah membeli lahan HGU dari PT. Parasawita di Kampong Perkebunan Sungai Iyu, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang.

“Informasi ini di dapat setelah perwakilan masyarakat korban melaporkan kemarin (Senin, 17 Desember 2013) tentang perkara sengketa/konflik tanah antara masyarakat dengan PT. Rapala yang berasal dari Medan,” ungkap Advokat Publik di LBH Banda Aceh Mustiqal Syahputra,S.H yang diterima DiliputNews.com dalam press release, Selasa (18/12).

Menurut perwakilan masyarakat, pada Jum’at 14 Desember 2012 lalu, masyarakat korban telah mengadakan musyawarah kampong untuk membahas perintah dari PT. Rapala yang meminta masyarakat segera dalam waktu empat hari mengosongkan rumah sebagai tempat tinggal mereka selama ini karena rumah yang mereka diami selama ini masuk dalam areal HGU PT. Parasawita yang telah dijual kepada PT. Rapala.

“Dalam rapat musyawarah gampong tersebut, masyarakat menolak perintah dari PT. Rapala dengan alasan karena akan banyak persoalan sosial lain akan timbul jika mereka terpaksa harus keluar dari rumah yang didiami selama ini. Seperti persoalan lahan tempat tinggal, lahan pertanian, rumah, pekerjaan, dan lain-lain,” imbuh Mustiqal Syahputra,S.H.

Lebih lanjut dikataka Mustiqal Syahputra,S.H, berdasarkan keterangan perwakilan masyarakat, bahwa gampong Perkebunan Sungai Iyu adalah gampong yang berdiri sendiri di wilayah hukum Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang dengan jumlah penduduk sebanyak 64 KK, dengan rincian laki-laki 136 jiwa, perempuan 113 jumlah 249 jiwa.

“Bayangkan, dengan jumlah 249 jiwa yang terdapat di Kampong ini, kemana mereka harus menggantungkan hidupnya kalau mereka harus tergusur dari Kampongnya sendiri”. tanya Mustiqal dengan nada tinggi.

Upaya penggusuran ini, selain bentuk pelanggaran hak atas perumahan dan pemukiman yang layak, juga berpotensi pada pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, budaya lainnya terhadap masyarakat, seperti hak atas pekerjaan dan hak sipil politik bagi masyarakat korban.

“Karenanya kami mendesak Gubernur Aceh untuk mengambil tindakan tegas berdasarkan kewenangannya selaku Kepala Pemerintahan Aceh untuk melindungi warganya dari tindakan pelanggaran hak asasi manusia ini,” desak Mustiqal.

Atas kasus ini, dikatakan Mustiqal LBH Banda Aceh sendiri telah mendampingi perwakilan masyarakat korban Naser dan Heru melaporkan dugaan Pelanggaran HAM ini ke Kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh pada Selasa 18 Desember 2012 lalu. Kami berharap, Komnas HAM Perwakilan Aceh menindaklanjuti laporan ini dengan menurunkan tim investigasi ke lokasi dimana korban bertempat tinggal. Pinta Naser dan Heru dari perwakilan korban.