GeRAK Aceh : Simeulue Kekurangan Dana BOSP 3,6 Milyar

oleh
Lokar Karya Hasil Perhitungan BOSP

SIMEULUE | DiliputNews.com – Kabupaten Simeulue butuh tambahan dana 3,6 M untuk pembiayaan Biaya Operasi Satuan Pendidikan (BOSP) untuk jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

Hal tersebut berdasarkan hasil perhitungan BOSP Kabupaten Simeulue yang dilakukan oleh Tim Teknis Perhitungan BOSP, Sabtu (15/12) yang terdiri dari Kepala Sekolah dan Perwakilan Dinas Pendidikan.

Dari hasil perhitungan tersebut kebutuhan dana BOSP di Kabupaten Simeulue untuk tingkat SD/MI sebesar Rp. 674.543 per siswa/tahun, SMP/MTs sebesar Rp. 787.133 per siswa/tahun, SMA/MA sebesar Rp.995.379 per siswa/tahun dan SMK Rp.2.069.869, sehingga secara keseluruhan kebutuhan dana BOSP Simeulue untuk 13.544 murid SD/MI, 5.184 siswa SMP/MTs, 3.186 siswa MA/MA, 801 SMK sebesar Rp. 18.045 Milyar untuk semua jenjang.

Sementara itu dana yang telah tersedia untuk pemenuhan BOSP di Kabupaten Simeulue sebesar 14.303 Milyar, dana tersebut bersumber dari dana BOS pusat sebesar Rp.12,014 Milyar, APBK Simeulue Simelue sebesar Rp.560 Juta dan APBA sebesar Rp. 1,728 Milyar, sehingga secara keselurah Kabupaten Simeulue kekurangan dana BOSP sebesar 3,6 Milyar untuk seluruh jenjang sekolah, masing-masing untuk tingkat SD/MI sebesar 1 Milyar, SMP/MTs sebesar 0,3 Milyar, SMA/MA sebesar 1,3 Milyar dan SMK sebesar 1 Milyar.

Hasil tersebut terungkap dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh GeRAK Aceh bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Simeulue didukung oleh USAID-KINERJA bertempat di Aula SMA Negeri I Simeulue Timur yang dibuka oleh Ir. Ali Hasmi Asisten I Sekdakab Simeulue dan dihadiri oleh peserta dari unsur perwakilan sekolah tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, MPD, Komite Sekolah dan tokoh masyarakat.

Field Officer GeRAK Aceh Program BOSP Simeulue Muliyadi mengatakan bahwa kegiatan Lokakarya ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan hasil perhitungan BOSP Simelue kepada para pihak baik pemerintah maupun masyarakat. “ Kita berharap bahwa kekurangan dana BOSP ini dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue dan segera dijadikan regulasi di daerah untuk tercapainya SPM pendidikan di Simeulue secara berkelanjutan” pungkasnya.

Pemateri dalam acara tersebut yakni Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue Rasmidin, Kepala BAPPEDA Simeulue Drs. Kusmayadi, MM, Ketua Komisi A DPRK Simeulue M. Khoni, Komisi D DPRK Simelue Rasmanudin dan Konsultan Pendidikan USAID-KINERJA Rimbananto.

Dalam kesempatan itu Rasmidin mengungkapkan bahwa alokasi anggaran pendidikan di Simeulue telah melebihi 20% dari total APBK tetapi anggaran tersebut lebih banyak terserap untuk belanja aparatur, sedangkan untuk belanja peningkatan mutu masih sangat rendah.

Sementara itu Kepala BAPPEDA Simeulue Rimbananto menyampaikan bahwa tingkat pemenuhan SPM pendidikan di Simeulue masih sangat rendah, sehingga perlu upaya dari para pihak secara bahu membahu meningkatkan SPM di Simeulue.

Menurut Rimbananto penghitungan BOSP ini penting dilakukan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan anggaran pendidikan dan sebagai pedoman bagi sekolah baik dalam membuat RKS maupun dasar permohonan sekolah dalam mengajukan usulan penambahan dana baik kepada pemerintah maupun masyarakat.

Hal senada di utarakan Ketua Komisi D, M. Khoni Ketua Komisi D DPRK Simeulue sangat mendukung pengalokasian anggaran untuk pemenuhan kekurangan dana BOSP ini dalam APBK Simeulue tahun 2013. “ Kami meminta Dinas Pendidikan untuk segera dapat mengajukan anggaran ini (BOSP) dalam pembahasan RKA Dinas Pendidikan besok” ungkap M. Khoni yang disambut tepuk tangan meriah dari peserta lokakarya.