SuAK Aceh : Mana Janjimu Kapolda ?

oleh
Koordinator SuAk Aceh Teuku Neta Firdaus

Menagih janji Kapolda Aceh pada peringatan Hari AntiKorupsi Sedunia “Berani Jujur Hebat”

Kami rakyat yang tidak digaji saja oleh negara tapi sangat peka terhadap problema bangsa, kenapa aparat hukum yang mendapat fasilitas dari Negara, baik gaji, rumah dinas, pengawalan dan fasilitas mewah lainnya yang membuat pejabat tersebut hidup bagaikan raja, tapi ulah mereka seperti mengkhianati bangsanya.

Menyikapi 66 tahun silam Indonesia Merdeka, ternyata masih ada warga pedalaman belum merasakan nikmatnya kemerdekaan. Diantaranya seperti dialami warga Gunong Kong Kabupaten Nagan Raya. Komunitas warga Gunong Kong yang tidak tersentuh modernisasi & hidup alamiah di hutan rimba tetap selalu menjadi korban para pejabat korup.

Aparat Kepolisian Daerah (Polda) Aceh sejak 2007 telah menangani kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan sejumlah prasarana dan sarana bagi masyarakat suku terasing yang berada di Gunong Kong Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, sampai saat ini penanganannya terkesan disendatkan. Kasus ini telah berlangsung lama. Tapi hingga kini belum juga diungkap secara tuntas. Kita berharap jangan ada sandiwara dalam pengusutan kasus proyek Gunong Kong, dan harus segera diumumkan tersangkanya.

Lima tahun merupakan waktu yang sangat lama hanya mengusut 1 (satu) kasus korupsi, bagaimana jika menangani 100 kasus, berarti Polda Aceh butuh waktu 500 Tahun untuk pengusutan kasus korupsi. Jangan hanya mengeluarkan pernyataan serius saja untuk mengusut, tetapi justru berhenti setelah ada pertemuan-pertemuan. Semoga tidak ada yang goyah dengan berbagai godaan dan tawaran yang setiap saat siap bisa muncul.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga telah menemukan indikasi kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut mencapai Rp.7 miliar lebih. Kasus dugaan korupsi Gunong Kong berupa proyek bermasalah itu terkait dengan pembangunan sejumlah sarana dan prasarana untuk 276 KK. Sejumlah proyek seperti pembukaan sawah baru, pembangunan jembatan, jalan, perkebunan sawit, pemberdayaan ekonomi serta berbagai program lainnya diduga ikut bermasalah dan tak tuntas.

Pada waktu itu disebutkan bahwa aparat kepolisian juga telah mengantongi sejumlah nama perusahaan (PT) sebagai pelaksana pembangunan dikawasan Gunong Kong guna dilakukan penyelidikan. Namun pejabat tinggi polisi Polda Aceh enggan menyebutkan siapa saja nama perusahaan/rekanan yang mengerjakan pembangunan tersebut dengan alasan lupa, mengingat jumlah perusahaan yang kini namanya dikantongi polisi tersebut tergolong banyak.

Beberapa perusahaan/rekanan yang sebelumnya pernah menangani Proyek Gunong Kong tersebut juga berasal dari sejumlah kabupaten/kota di Aceh, termasuk Kabupaten Aceh Utara (Koran analisa 18/05/2011 “Polda Aceh didesak Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Gunong Kong” – mhd).

Koordinator SuAk Aceh Teuku Neta Firdaus minta Kapolda baru tegas dan konsekuen, kegagalan kinerja Kapolda lama bisa dituntaskan oleh Kapolda baru, jika kasus tersebut tidak ditemukan bukti sebaiknya di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) kan saja. Selama ini masyarakat menduga kasus tersebut seperti telah di “delapan-enam”-kan. Banyak kasus korupsi yg ditangani Polda tapi sangat sedikit yg P21, kita berharap kedepan jangan ada janji-janji bodong lagi, seperti istilah Aceh “bek lage peuleuh batok bak reunyeun”. Jangan berantas korupsi dgn korupsi, jika metode itu dipertahankan sampai kapanpun hukum hanya tajam kebawah tumpul keatas, maka yg terjadi kemiskinan dan konflik terus tumbuh bak jamur dimusim hujan .

Teuku Neta Firdaus juga berharap kepada para ulama di Aceh pro-aktif mendorong pemberantasan korupsi dan mengobarkan api jihad melawan koruptor.