Fajrain Zein : Qanun Wali Dan Lambang Indentitas Kepentingan Politik Bukan Publik

oleh
Fajrain Zein

BANDA ACEH | DiliputNews.com – Fajran mengatakan bahwa dominasi kekuatan politk dalam beberapa regulasi di Aceh, seperti Qanun Wali Nanggroe dan Qanun Lambang dan Bendera Aceh menuai protes  dari beberapa wilayah di Aceh.

Seperti yang terjadi di daerah Tengah Tenggara dan Barat Selatan, mereka menganggap bahwa dua qanun ini sebagai bentuk arogansi penguasa yang memaksa keseragaman identitas Aceh.

Hal tersebut disampaikan oleh Fajran Zain salah seorang peneliti senior The ACEH Institute menyampaikan di sela-sela diskusi public “MENAKAR NKRI DALAM LAMBANG DAN BENDERA ACEH” .

Disisi lain pemerintah menggunakan kekuasaan untuk memuluskan kepentingan politknya,  di Qanun Wali Nanggore dan Qanun Lambang dan Bendera, bila ditinjau lebih jauh keterlibatan masyarakat secara partisipatori serta isinya sangatlah pragmatis.

Ini sangatlah tidak fair dan tidak bermoral Ketika kekuasaan dikuasai oleh kekuatan partai tertentu maka atribut atau identitas Aceh harus mencerminkan partai tersebut.

Jika ini terus di paksakan maka akan meunculkan konflik baru antara partai dan masyarakat  yang akan merugikan Partai Aceh itu sendiri, ungkap fajran Zein.

Selain itu beliau mengatakan pemerintah pusat tidak perlu khawatir akan adanya perpecahan yang mengancam kedaulatan NKRI, kekuasaan yang telah di isi oleh para pelaku konflik dulunya akan berfikir panjang untuk melakukan perlawan apalagi untuk merdeka, tambah fajran peneliti Aceh Institute