Peringatan Hari HAM Sedunia “Jangan Takut Panglima Terjerat”

oleh
Ferry Afrizal (Alumni Sekolah HAM KontraS Jakarta)

Momentum peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember, sudah sepatutnya negara menyelesaikan berbagai macam kasus pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi dinegeri ini, seperti halnya kasus palanggaran HAM yang terjadi di Aceh yang sampai detik ini belum ada upaya penyelesaian dari negara sehingga para korban dan keluarga korban sama sekali tidak mendapatkan keadilan.

Disamping itu pemerintahan di Aceh yang di dominasi oleh aktor pada saat konflik terjadi yaitu GAM, yang secara politik mempunyai peran penting untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu di Aceh seperti kasus DOM, Tragedi Simpang KKA, Tragedy Gedung KNPI, Peristiwa Jambo Keupok, Peristiwa Beutong Ateuh, Tragedi rumoh Geudong, tragedi Arakundo dll, padahal didalam nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh pihak GAM-Pemerintah RI (MoU Helsinki) serta didalam UU No 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa di Aceh akan dibentuk Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) serta Pengadilan HAM, yang menjadi pertanyaan adalah apakah pemerintah takut apabila kasus pelanggaran HAM masa lalu  diselesaikan maka akan menjerat para elit militer ?

Disamping itu, salah satu Pejuang HAM yaitu Munir Thaib juga dibunuh dan pelakunya masih bebas berkeliaran di negeri ini.

Belum lagi Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU KAMNAS) yang saat ini dibahas oleh DPR RI yang pada dasarnya mengekang demokrasi dan cenderung membuka peluang baru kepada para militer untuk melakukan tindakan yang menjurus kepada pelanggaran HAM.

Dari masa ke masa, negara ini seakan melegalkan tindakan pelanggaran HAM hal ini di tandai oleh ketidakbecusan negara dalam menjamin hak-hak warga negaranya, padahal negara berkewajiban menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) hak-hak warga negara baik hak ekonomi-sosial-budaya (ekosob) maupun hak sipil-politik (sipol).

Maka dalam hal ini kami dari Forum Komunikasi Mahasiswa Aceh (FKMA), Komite Pemuda Pase (KPP), Gerakan Mahasiswa Anti Penindasan (GeMAP), Komunitas Korban Pelanggaran HAM Aceh Utara (K2HAU), menyatakan sikap antara lain : Pertama  Membahas dan mensahkan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan segera membentuk Pengadilan HAM di Aceh, Kedua menghukum pelaku pembunuhan Munir Thaib dan Ketiga menghentikan pembahasan RUU KAMNAS.