Panwaslu Aceh Selatan Bantah Terkait Tudingan Konflik Internal PBR

oleh
Kantor Panwaslu kabupaten Aceh SelataN

TAPAKTUAN | DiliputNews.com –  Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Aceh Selatan dengan tegas membantah tudingan pihak PBR Provinsi Aceh, yang menyebutkan sengaja ingin mempengaruhi dan menciptakan konflik internal Partai PBR maupun pembentukan opini untuk mempengaruhi KIP Aceh Selatan dalam kaitan legalitas dukungan DPC PBR Aceh Selatan dalam mengusung bakal calon bupati/wakil bupati.

Penegasan itu di sampaikan Ketua Panwaslu Aceh Selatan, Yusrizal S Ag, dalam siaran Pers nya  kepada DiliputNews.com di Tapaktuan, Sabtu (8/12).

Menurutnya, sehubungan dengan surat Nomor : 03/B/DPW-PBR/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 yang di layangkan oleh DPW PBR Aceh kepada Panwaslu Aceh Selatan, perihal klarifikasi dan penegasan kepengurusan DPC PBR Aceh Selatan yang sah memberikan dukungan pencalonan kepada bakal calon bupati/wakil bupati adalah kepengurusan yang di akui oleh DPP-PBR yakni berdasarkan SK Nomor: 27/C/Kpts/DPW/PBR-Aceh/VII/2008, adalah di bawah kepemimpinan T Saudi sebagai Ketua dan T Jusrami sebagai Sekretaris, itu merupakan penilaian sepihak DPW PBR Aceh yang dinilai keliru oleh pihaknya.

Sebab, kata Yusrizal, setiap penentuan kepengurusan yang sah suatu Parpol dalam mengusulkan calon kepala daerah haruslah sesuai dengan ketentuan Pasal 62 keputusan KIP Aceh Nomor : 2 Tahun 2012.

“Yang antara lain isinya bahwa, kepengurusan yang sah suatu partai politik/partai politik lokal harus di dasarkan kepada keputusan DPP/DPW bukan berdasarkan surat atau pernyataan (defakto),” kata Yusrizal.

Sedangkan dasar kepengurusan DPC PBR Aceh Selatan yang diketuai oleh T Saudi dan T Jusrami sebagai sekretaris, kata  Yusrizal, di nyatakan oleh DPW PBR Aceh berakhir masa periode jabatannya pada tahun 2011 sebagaimana yang dituangkan dalam SK Nomor : 27/C/Kpts/DPW/PBR-Aceh/VII/2008.

Yusrizal menegaskan, walaupun secara internal berdasarkan AD/ART PBR kepengurusan T Saudi dan T Jusrami dianggap sah berdasarkan surat DPP PBR Nomor : 1119/A/DPP-PBR/X/2012 tanggal 28 Oktober 2012 dan hasil klarifikasi KIP Aceh Selatan, namun tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan suatu kepengurusan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Keputusan KIP Aceh Nomor : 2 Tahun 2012 tersebut, karena penentuan suatu kepengurusan yang sah harus lah di dasarkan kepada Surat Keputusan (SK) dari DPP/DPW.

“Kenyataannya, kepengurusan DPC PBR Aceh Selatan Tahun 2012 di bawah kepemimpinan T Saudi dan T Jusrami tidak memiliki dasar hukum yang dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan (SK) DPP/DPW PBR Aceh,” ujar Yusrizal.

Sehingga, tambah Yusrizal, pihaknya menilai bahwa jika Parpol yang mengusung bakal calon bupati/wakil bupati tidak memiliki keputusan DPP/DPW tentang dasar kepengurusannya maka seharusnya, pada tahap penelitian seharusnya KIP Aceh Selatan sudah menyatakan sebagai suatu kepengurusan yang tidak sah, sehingga tidak perlu dilakukan klarifikasi atau verifikasi lebih lanjut, karena sudah tidak memenuhi unsure sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 62 ayat (2) Keputusan KIP Aceh Nomor : 2 Tahun 2012.

“Jadi, sekali lagi kami tegaskan bahwa tidak ada niat kami sengaja ingin menciptakan konflik internal di tubuh PBR maupun pembentukan opini untuk mempengaruhi KIP Aceh Selatan, melainkan tujuan kami adalah ingin menyelamatkan Pilkada Aceh Selatan dari presedent buruk dalam penyelenggaraan Pemilukada, sebab jika penetapan tidak didasarkan kepada Pasal 62 Keputusan KIP Aceh Nomor : 2 Tahun 2012, maka pimpinan Parpol yang kepengurusannya telah berakhir walaupun sudah berakhir Tahun 1945 silam, dapat dianggap kepengurusan yang sah untuk mengusulkan bakal calon bupati/wakil bupati Aceh Selatan sepanjang mendapat surat/pengakuan dari DPP/DPW Tahun 2012, dan jika seperti ini yang terjadi maka hancurlah sistem penyelenggaraan Pilkada Aceh Selatan,” pungkas Yusrizal. ** [HENDRIK]