SuAK Aceh: Tolak Hakim “Nakal” Chaidir SH,MH Di Aceh

oleh
Teuku Neta Firdaus

MEULABOH | Diliputnews.com – Hasil putusan dalam rapat pimpinan terbatas pada 10 Juli 2008 yang dipimpin ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan, Chaidir terbukti melanggar etika perilaku hakim dengan menghubungi Ayin lewat telepon pada 1 Maret 2008. Kala itu, Chaidir mengatakan ia akan bermain golf dengan dua hakim agung. Chaidir pun meminta sejumlah uang kepada Ayin.

Chaidir yang menelepon Artalyta Suryani alias Ayin. Kariernya sempat terpuruk usai menelepon Ayin yang pernah dihukum karena menyuap jaksa Urip Tri Gunawan dan meminta sejumlah uang dan fasilitas bermain golf ke China.

Chaidir terbukti melanggar etika perilaku hakim dengan melecehkan Negara dan jabatannya, karenya Chaidir dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan atau pencopotan dari jabatannya sebagai Ketua PN Jakarta Barat. MA sudah melakukan pemeriksaan secara internal yang dilakukan oleh Badan Pengawas.

Hasilnya, Chaidir terbukti melakukan komunikasi dengan Ayin dan juga sudah diakui oleh Chaidir. Chaidir telah melanggar pasal 3 ayat 1 huruf a PP No 30/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri jo pasal 5 ayat 18 Keputusan Ketua MA No 215/KMA/SK/XII/2007 tentang petunjuk pelaksaan perilaku hakim.

Kemudian Hasil rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM) Mahkamah Agung (MA) hari ini Kamis (6/12/2012), Chaidir mendapat promosi dari hakim tinggi Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menjadi Wakil Ketua (Waka) PT Banda Aceh.

Posisi Chaidir di Aceh sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Aceh sama-sekali tidak mencerminkan upaya peningkatan Kualitas dan kredibilitas Lembaga Yudikatif di Aceh, karena putusan memposisikan Chaidir SH, MH di PT Banda Aceh seolah-olah Aceh dijadikan tempat penimbunan hakim-hakim “nakal”. SuAK menduga bahwa jika penempatan Chaidir tidak dibatalkan maka pusat dalam hal ini Mahkamah Agung punya rencana besar untuk memperburuk keadaan hukum di Aceh.

SuAK prihatin jika ada hakim hitam atau tidak baik bisa dipromosikan menjabat lebih tinggi. Profesi hakim memang sangat mulia karena turut menentukan adil tidaknya suatu perkara diputuskan pengadilan. SuAK menolak hakim hitam dipromosikan. Ibaratnya “jangan bersihkan lantai itu dengan sapu yang kotor karena akan tambah kotor”, kalau hakimnya saja sudah kotor (hitam) bagaimana bisa mengadili dengan bersih dan adil. Kesan tersebut sudah tercipta manakala hakim tersebut sudah dikenal sebagai hakim tidak baik.

Rekrutmen hakim seharusnya mempertimbangkan moral, norma, etika, kapabilitas, professional, dan kualitas. Sehingga akan diperoleh hakim yang baik dan perkara yang diputuskan juga adil. Jangan biarkan kebenaran dan keadilan semakin jauh hanya lantaran hakim hitam yang malah mendapat promosi jabatan.

SuAK menyesalkan hasil rapat TPM Mahkamah Agung tersebut, sebagai mana kita ketahui bahwa yang dimutasi ke Aceh tersebut adalah hakim yang beretika buruk dan sarat masalah. Penempatan Chaidir di Aceh menjadi preseden buruk dalam mewujudkan Clean Law Enforcement untuk Aceh khususnya dan dunia peradilan Indonesia pada umumnya.

SuAK mendesak Gubernur Aceh untuk menolah penempatan hakim Chaidir dan mempertanyakan kepada Mahkamah Agung, kenapa Aceh selalu dijadikan tempat “pembuangan” hakim-hakim nakal. Karena sebelumnya SuAK juga telah melaporkan ke Komisi Yudisial 3 (tiga) hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dan 1 (satu) hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena hakim-hakim tersebut telah memvonis-bebaskan tersangka korupsi dan bandar narkoba.

Sekali lagi SuAK menolak penempatan Chaidir sebagai Waka PT Banda Aceh dan meminta Tim Promosi dan Mutasi (TPM) Mahkamah Agung (MA) Meninjau ulang WKPT tersebut. Biarlah hakim-hakim “nakal” ditempatkan di wilayah Jakarta saja, karena Jakarta punya banyak SuAK berharap kedepan TPM Mahkamah Agung benar-benar menempatkan hakim-hakim yang profesional dan punya track record bagus untuk Aceh. Mengingat Aceh baru keluar dari masa Transisi Konflik, dan Tsunami yang sedang berbenah menuju daerah madani.