Aneuk Aceh Barat Selatan Gelar Diskusi Memekarkan Aceh

oleh
Diskusi Memekarkan Aceh

BANDA ACEH | Diliputnews.com – Gabungan Elemen sipil yang terdiri dari Aneuk Aceh Barat Selatan , Solidaritas untuk Rakyat untuk Daerah Terpencil (SuRaDT), Koalisi Peduli Aceh(KPA) dan Aneuk Barat Selatan(ABaS) menggelar diskusi Memekarkan Aceh di Cafe Lingka Campus Aceh Instute Darussalam Banda Aceh, Selasa (04/12/)

“Keinginan untuk pemekaran provinsi di Aceh sudah mulai jauh sebelum pemerintah Irwandi Yusuf dan Zaini Abdullah, Tengah Tenggara misalnya, pemekaran sudah bergejolak sejak tahun 1992 yang di ikuti oleh Barat Selatan pada tahun 2000,” kata oleh Fajran Zain, MA peneliti Senior The Aceh Institute dalam diskusi public bertemakan Memekarkan Aceh.

Selain itu dari hasi riset Pemekaran Aceh Tahun 2009 oleh Fajran Zain dengan Razikin pada menemukan beberapa factor penting kenapa pemakaran provinsi muncul. Diantaranya adalah faktor   Diskriminasi, Jarak yang jauh dengan Ibukota Banda Aceh, ketertinggalan dari sector prasarana, pelayanan yang sulit dan beberapa factor lainnya.

Jika ALA dan ABAS tidak mempunyai kekuatan di parlemen Aceh maka pemekaran akan sangat sulit berjalan.

Disamping itu, pembicara berikutnya Kurniawan, SH, M.Hum(Dosen Hukum Tata Negara Unsyiah) mengatakan bahwa di dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh tidak dimuat pasal terkait pemekaran Daerah, namun bukan berarti ruang pemekaran di Aceh di tutup. Untuk landasan hukum pemekaran di Aceh kembali merujuk pada UU No. 32 Tahun 24 tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah, diisyaratkan bahwa dalam pembentukan pemerintah daerah yang baru didasari kepada persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan, termasuk kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Secara administratif paling sedikit 5 (lima) Kabupaten/Kota untuk pembentukan suatu provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan suatu kabupaten.  Namun, di samping itu ada syarat yang tidak di tuliskan dalam peraturan dan sangat berpengaruh yaitu syarat politik. Karena akan mempengaruhi persetujuan dari pemerintah

Kurniawan menambahkan, kendatipun kemudian syarat fisik dan teknis sudah di penuhi oleh ABAS dan ALA, namun masih lemahnya peran politik ALA dan ABAS baik di parlemen/legislatif dan pemerintahan Aceh akan menjadi kendala untuk mewujudkan pemekaran.