Mekarkan Saja, Asal Memenuhi Syarat

oleh
Razali, SAg ketua Daerah Dakwah (Dardak) 4 Partai Keadilan Sejahtera

BANDA ACEH | Diliputnews.com – Razali, SAg ketua Daerah Dakwah(Dardak) 4 Partai Keadilan Sejahtera mengatakan isu pemekaran ALA dan ABAS bukanlah isu baru di Aceh, isu untuk mekar tersebut sudah tersebut sudah ada sebelum MoU Helsinki ditanda tangani. Hanya saja isu tersebut kembali ke permukaan pasca pengesahan Qanun Wali Nanggroe.

Kendatipun demikian kalaupun isu ini dapat di kendalikan oleh pemerintah Aceh, ke depan ketika ada kebijakan lainnya yang dinilai diskriminatif terhadap kepentingan masyarakat di dua lintas wilayah tersebut isu ini juga akan kembali bergejolak.

Makanya hal ini perlu di respon secara bijak, jika masyarakat Barat Selatan misalnya  berkeinginan untuk pemekaran, mekarkan saja asalkan memenuhi persyaratan sesuai dengan UU No. 32 Tahun 24 tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah, diisyaratkan bahwa dalam pembentukan pemerintah daerah yang baru didasari kepada persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan.

Di dalam UU No 11 Tahun 2006 juga tidak ada larangan pemekaran.  Hanya saja jika hal tersebut benar-benar dapat mempercepat pembangunan daerah di wilayah tersebut pasca pemekaran, Imbuh Razali.

Percepatan pembangunan memang akan sangat susah terwujud dengan kondisi wilayah Aceh saat ini yang sangat luas, bayangkan saja 23 kabupaten kota yang harus di urus. Buktinya hari ini tidak adanya kampus yang berstatus negeri di sepanjang lintas barat selatan, pelabuhan internasionalpun tidak ada, belum lagi hal yang lainnya, Makanya pemekaran wilayah salah satu solusi untuk percepatan pembangunan di Aceh secara menyeluruh, Razali mempertegas.

Namun ketika ditanya mengenai tentang kaitan pemekaran dan Qanun wali Nanggroe, razali menjelaskan bahwa dengan adanya lembaga wali nanggroe, maka lembaga tersebut akan menjadi pemersatu tiga provinsi yang ada di Aceh, tinggal lagi bagaimana lembaga tersebut mampu mengayomi dan menaungi kepentingan provinsi-provinsi tersebut.

Baru bisa di katakana secara kedudukan wali nanggroe itu membawahi pemerintahan. Itu baru namanya self government walaupun tetap dalam bingkai NKRI. Bicara regulasi tinggal di tinjau kembali, memang tidak ada penjelasan pada UUPA namun bukankah yang demikian juga tidak ada larangan. Hanyasaja perlu peninjauan dan pengkajian lebih lanjut dari pemerintah Aceh sebelum menyetujui hai itu. Pungkas razali sembari kembali meminum kupi yang telah dihidangkan.