Yusrizal: Komisioner KIP Aceh Selatan Terancam Melanggar Kode Etik

oleh
Ilustrasi Pilkada Aceh Selatan

TAPAKTUAN | Diliputnews.com – Akibat telah terjadinya pelanggaran administrasi Pemilu yang sangat fatal dilakukan oleh KIP Aceh Selatan, maka pihak Panwaslu telah memerintahkan kepada pihak KIP setempat untuk melakukan proses penelitian, klarifikasi dan verifikasi ulang secara cermat terhadap kepengurusan DPC PBR Aceh Selatan yang sah dengan tidak mengesampingkan data-data yuridis sebagai dasar pembentukan suatu periode kepengurusan partai.

“Sebab, KIP Aceh Selatan dalam menarik kesimpulan verifikasi telah mengabaikan fakta bahwa, kepengurusan DPC PBR Aceh Selatan yang diketuai oleh Kadarusmadi dan Rafni Aidar berdasarkan SK Nomor : 099/Kpts/DPW/PBR-Aceh/XII/2012 telah di akui keberadaan dan ke absahan SK nya tersebut oleh saudara Ibrahim Saleh SH yang merupakan mantan ketua DPW PBR Aceh yang menandatangani SK tersebut sebagaimana hasil verifikasi faktual yang dilakukan KIP Aceh Selatan tanggal 11 November 2012. Dan KIP Aceh Selatan juga telah mengabaikan surat DPW PBR Aceh Nomor : 100/DPW/PBR-Aceh/XII/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang memberi dukungan kepada kepengurusan DPC PBR Aceh Selatan dibawah kepemimpinan Kadarusmadi dan Rafni Aidar dalam mengusung pasangan bakal calon Bupati/wakil bupati Aceh Selatan, Wahyu M Waly Putra SH/Irwan SE M Si,” kata Ketua Panwaslu Aceh Selatan Yusrizal S Ag, dalam konfrensi Pers di kantornya, Senin (3/12).

Menurutnya, tindakan KIP Aceh Selatan dalam menarik kesimpulan hasil verifikasi dan klarifikasi hanya berdasarkan kepada pengakuan (defakto) tanpa memperhatikan fakta yuridis (fakta hukum yang ada) yang menjadi dasar sebagai syarat pencalonan adalah sebuah pelanggaran administrasi Pemilu yang sangat fatal.

“Maka oleh sebab itu, demi tegaknya keadilan dan demokrasi di Aceh Selatan, kami telah merekomendasikan kepada pihak KIP Aceh Selatan untuk melakukan proses penelitian dan klarifikasi serta verifikasi ulang pengurus DPC PBR Aceh Selatan secara cermat dan teliti,” tegas Yusrizal.

Sebab menurutnya, KIP Aceh Selatan telah keliru dalam menetapkan kepengurusan DPC PBR Aceh Selatan yang sah serta yang berhak mengusung bakal calon bupati/wakil bupati periode 2013-2018.

Bukti lainnya adalah, tambah Yusrizal, DPC PBR Aceh Selatan di bawah kepemimpinan Kadarusmadi mendukung pasangan bakal calon bupati/wakil bupati Wahyu M Waly Putra SH/Irwan SE M Si, bersama koalisi Parpol lainnya mendaftar ke KIP Aceh Selatan pada tanggal 1 November 2012, sedangkan DPC PBR Aceh Selatan di bawah kepemimpinan T Saudi mendukung pasangan bakal calon bupati H Zulkarnaini M Si/Irwan Yuni M Kes, bersama koalisi Parpol lainnya mendaftar ke KIP Aceh Selatan pada tanggal 2 November 2012.

“Artinya bahwa, lebih duluan pasangan Wahyu M Waly Putra SH/Irwan SE M Si, mendaftar ke KIP Aceh Selatan dari pada pasangan Drs Zulkarnaini M Si/Irwan Yuni M Kes, yang mana kedua pasangan tersebut sama-sama mengklaim dirinya mendapat dukungan dari Partai PBR,” tandas Yusrizal.

Ia berharap, KIP Aceh Selatan dapat menindaklanjuti secara serius rekomendasi pihaknya tersebut sesegera mungkin sebelum berlangsungnya penetapan calon bupati/wakil bupati Aceh Selatan tanggal 7 Desember 2012 mendatang.

“Sebab, jika fakta-fakta hukum ini di abaikan oleh pihak KIP, maka kasus tersebut akan berdampak kepada gugatan hukum, dimana tentu saja akan sangat membahayakan para Komisioner KIP Aceh Selatan sendiri, sebab itu jelas melanggar kode etik sesuai Keputusan KPU Nomor : 31 Tahun 2008 tentang pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, jika dugaan itu terbukti nanti, maka seluruh Komisioner  KIP Aceh Selatan bisa terkena sanksi pemecatan oleh Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (BKPP),” pungkas Yusrizal.