Panwaslu Tuding KIP Aceh Selatan Tidak Profesional

oleh
Yusrizal S Ag, Ketua Panwaslu Aceh Selatan

TAPAKTUAN | Diliputnews.com – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Aceh Selatan menuding Komisi Independen Pemilihan (KIP) setempat, tidak profesional serta tidak teliti dalam melakukan proses penelitian, klarifikasi dan verifikasi terhadap kepengurusan Partai PBR Aceh Selatan yang sah.

Penegasan itu di sampaikan Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan, Yusrizal S Ag kepada wartawan dalam konfrensi Pers yang digelar di kantor Panwaslu, Senin (3/12).

“Akibat ketidak cermatan dan ketelitian pihak KIP dalam melakukan proses penelitian,klarifikasi dan verifikasi terhadap kepengurusan PBR Aceh Selatan tersebut, telah berdampak terjadinya tindakan pelanggaran administrasi Pemilu,” kata Yusrizal.

Menurutnya, hasil penelitian, klarifikasi dan verifikasi oleh KIP Aceh Selatan dengan menetapkan kepengurusan yang didasarkan kepada SK DPW PBR Provinsi Aceh Nomor : 27/C/Kpts/DPW/PBR-Aceh/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 dengan ketua T Saudi dan Sekretaris T Jusrami sebagai kepengurusan DPC PBR Aceh Selatan yang sah adalah kurang tepat dan tidak memiliki dasar hukum yuridis yang kuat.

Hal itu di sebabkan karena, SK T Saudi dan T Jusrami tersebut sudah mati atau tidak berlaku lagi, karena kepengurusan mereka sudah berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Selain itu, kata Yusrizal, dalam klarifikasi dan verifikasi faktual KIP Aceh Selatan, juga tidak ditemukan adanya keputusan DPW ataupun DPP PBR tentang perpanjangan masa periode kepengurusan DPC PBR Aceh Selatan periode 2006-2011, dengan kepengurusan ketua T Saudi dan Sekretaris T Jusrami sehingga pernyataan ketua DPW PBR Aceh H Syamsul Bahri SH dalam klarifikasi tanggal 8 November 2012 yang dilakukan oleh KIP Aceh Selatan yang menyebutkan bahwa, DPW PBR Aceh hanya mengakui kepemimpinan T Saudi dan T Jusrami sebagai ketua dan sekretaris PBR Aceh Selatan sesuai SK Nomor : 27/C/Kpts/DPW/PBR-Aceh/VII/2008 dan hasil verifikasi dari pengurus DPP PBR (Odelis kirawan Emka dan Sabran Sanaf) tanggal 15 November 2012 yang dilakukan oleh KIP Aceh Selatan yang juga mengakui kepemimpinan T Saudi dan T Jusrami, adalah cacat hukum karena mereka mengakui SK kepengurusan yang periodenya sudah berakhir alias sudah mati.

Seharusnya, kata Yusrizal, pengakuan DPP dan DPW PBR tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum yuridis kepengurusan kepemimpinan T Saudi dan T Jusrami sebagai Ketua dan Sekretaris DPC PBR Aceh Selatan yang sah, karena periode kepengurusannya telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan substansi SK Nomor : 27/C/Kpts/DPW/PBR-Aceh/VII/2008 yang telah membatasi masa periode kepengurusan T Saudi dan T Jusrami.

Sebab, ujar Yusrizal, dengan telah keluarnya SK Nomor : 099/Kpts/DPW/PBR-Aceh/XII/2012 yang menetapkan Kadarusmadi dan Rafni Aidar sebagai ketua dan Sekretaris DPC PBR Aceh Selatan, maka dengan sendirinya SK Nomor : 27/C/Kpts/DPW/PBR-Aceh/VII/2008 tidak berlaku lagi, walaupun dalam diktum SK tersebut tidak mencabut SK sebelumnya, hal itu sesuai dengan azas berlakunya hukum “lex posteriori derogat legi priori” (ketentuan yang baru mengesampingkan ketentuan yang lama).  

“Sehingga secara otomatis tidak bisa disebut telah terjadi dualisme kepemimpinan DPC PBR Aceh Selatan, karena berdasarkan SK Nomor : 27/C/Kpts/DPW/PBR-Aceh/VII/2008 T Saudi dan T Jusrami memimpin DPC PBR Aceh Selatan dari tahun 2006-2011, lalu dilanjutkan oleh Kadarusmadi sebagai Ketua dan Rafni Aidar sebagai Sekretaris dengan masa periode 2012-2017 berdasarkan SK Nomor : 099/Kpts/DPW/PBR-Aceh/XII/2012,” tegas Yusrizal.