Pernyataan Sikap Masyarakat Aceh Singkil Atas Patok Permanen

oleh
Pernyataan Sikap Masyarakat Aceh Singkil Atas Patok Permanen

Aceh Singkil | Diliputnews – Sebanyak 22 Desa di Kabupaten Aceh Singkil, mengeluarkan sebanyak 9 item pernyataan sikap atas patok permanen, dan sengketa lahan dengan PT. Ubertraco/Nafasindo Kabupaten Aceh Singkil.

Hal itu disampaikan oleh Salimah Juru Bicara Petani Korban Nafasindo (Perban-Indo), berikut pernyataan sikapnya yang diterima Diliputnews.com Minggu (24/6) :

Pertama Masyarakat 22 Desa yang bersengketa menyambut baik pelepasan areal HGU PT. Ubertraco/Nafasindo yang seluas 1997,5 Ha yang selama ini dalam lahan tersebut sudah dikuasai untuk kepentingan umum, kantor Kodim, Lembaga Pemasyarakatan (LP)/Rutan, Kantor Camat Singkil Utara, Polsek Singkil Utara dan perkampungan serta fasilitas lainnya umum lainnya, hal ini tertuang dalam berita acara kesepakatan antara masyarakat degan PT. Ubertraco/Nafasindo pada tanggal 17 November 2009 di kantor Gubernur Aceh yang difasilitasi oleh Pemerintah Aceh.

Kedua Masyarakat 22 Desa yang bersengketa menolak pelaksanaan pemasangan patok permanen yang di mulai pada hari Kamis, 21 Juni 2012, karena tidak melibatkan masyarakat 22 Desa yang bersengketa dengan PT. Ubertraco/Nafasindo.

Ketiga Masyarakat 22 Desa yang bersengketa menolak pelaksanaan pemasangan patok permanen yang di mulai pada hari Kamis, 21 Juni 2012, karena pemasangan patok permanen tersebut bukan berdasarkan titik koordinat batas hasil pengukuran ulang HGU PT. Ubertraco/Nafasindo oleh BPN Aceh yang dilaksanakan bersama masyarakat korban dengan pihak PT. Ubertraco/Nafasindo pada tahun 2010 serta telah di presentasikan oleh BPN Aceh di hadapan para pihak di kantor Gubernur Aceh pada tanggal 6 Desember 2010.

Keempat Masyarakat 22 Desa yang bersengketa, mengindikasikan ada kecurangan dalam melakukan patok permanen yang di mulai pada hari Kamis, 21 Juni 2012, karena tanpa melibatkan Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan Aceh yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh, dimana sebelumnya Pemerintah Kab. Aceh Singkil telah menyerahkan penyelesaian sengketa tersebut kepada pihak pemerintah Aceh pada tahun 2009.

Kelima Masyarakat 22 Desa yang bersengketa, kecewa dengan sikap pihak Polda Aceh karena selama ini belum bergerak untuk mengawal pematokan permanen dengan dalih bahwa proses Pilkada belum selesai karena belum di lantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih. Sedangkan pematokan hari Kamis, 21 Juni 2012 dikawal oleh pihak Polda Aceh dan Polres Singkil.

Keenam Masyarakat 22 Desa yang bersengketa memberitahukan kepada Publik Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya, bahwa pemasangan patok pemanen yang di mulai pada hari Kamis, 21 Juni 2012 berpedoman kepada Peta Usulan BPN Pusat yang dikeluarkan oleh Deputi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, padahal selama ini pihak BPN Pusat belum pernah melakukan pemeriksaan di lapangan tentang lahan-lahan yang bersengketa antara Masyarakat 22 Desa dengan pihak PT. Ubertraco/Nafasindo.

Ketujuh Masyarakat 22 Desa yang bersengketa tetap memegang hasil ukur ulang yang dilakukan oleh BPN Aceh, karena peta BPN Pusat bukanlah menyelesaikan sengketa lahan antara masyarakat 22 Desa dengan PT. Ubertraco/Nafasindo tetapi justru BPN pusat telah merusak hasil kesepakatan yang selama ini sudah terbangun antara masyarakat 22 Desa yang bersengketa dengan PT. Ubertraco/Nafasindo.

Kedelapan Masyarakat 22 Desa yang bersengketa mengecam PT. Ubertraco/Nafasindo karena telah mengingkari kesepakatan yang pernah dibuat.

Kesembilan Masyarakat 22 Desa yang bersengketa memohon agar BPN Aceh segera turun ke Aceh Singkil untuk melakukan pemasangan patok permanen sesuai hasil ukur ulang yang telah disepakati bersama oleh pihak yang bersengketa yakni antara masyarakat 22 Desa dengan PT. Ubertraco/Nafasindo.