LBH Banda Aceh Protes Penahanan 4 Petani Aceh

oleh
LBH Banda Aceh Protes Penahanan 4 Petani Aceh

Banda Aceh | Diliputnews – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh memprotes keras penangkapan dan penahanan empat petani desa di Aceh Singkil. Petani itu melakukan aksi unjuk rasa perampasan tanah petani yang dilakukan PT. Ubertraco, anehnya justru petani yang ditangkap.

Keempat petani itu Sahyani, Jaminudin, Sairun dan Zulyadin yang ditangkap pasca mereka melakukan aksi demonstrasi pada tanggal 22 Mei 2012, yang menuntut penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat 22 desa di Aceh Singkil dengan PT. Ubertraco.

“Alasan masyarakat melakukan aksi demonstrasi, karena berdasarkan surat Kepala Kanwil BPN Aceh tanggal 23 April 2012, bahwa tanggal 22 Mei 2012, Kanwil BPN Aceh akan melakukan penunjukkan batas titik koordinat yang telah disepakati para pihak/ pemasangan patok permanen atas HGU PT. Ubertraco/ Nafasindo,” kata Mustiqal Syahputra, SH, wakil Direktur Operasional YLBHI didampingi M. Alhamda SH.I LBH Banda Aceh dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/6).

Karena itu, lanjut Mustiqal, masyarakat korban telah menunggu petugas BPN Aceh untuk melakukan patok permanen. Namun akhirnya patok permanen gagal dilaksanakan karena petugas BPN Aceh tetap tidak datang ke lokasi sebagaimana surat BPN tanggal 23 April 2012 lalu.

Anehnya, kegiatan berkumpulnya masyarakat yang menunggu petugas BPN Aceh, malah dilaporkan pihak perusahaan PT. Ubertraco atas dugaan melakukan tindak pidana Pasal 335 KUHP dan polisi menetapkan ke empat orang ini melanggar Pasal 16 dan 17 UU 9/1998.

“Padahal pada tanggal 18 Mei 2012, masyarakat melalui koordinator lapangan bernama sahyani telah melaporkan kepada Polres Aceh Singkil bahwa mereka akan berkumpul di lokasi tempat sengketa tanah yang dituju oleh petugas BPN Aceh,” ungkapnya.

Sairun sebagai salah satu dari 4 orang yang ditangkap dan ditahan oleh Polres Aceh Singkil pernah divonis pidana oleh Pengadilan Negeri Singkil karena dituduh menyerobot tanah PT. Ubertraco atas laporan perusahaan/ PT. Ubertraco kepada polisi.

Ada 18 orang temasuk Sairun pernah diproses dan divonis pidana oleh Pengadilan Negeri Singkil pada Oktober 2011, karena diduga terlibat aksi ratusan massa yang melakukan perusakan dan pembakaran kantor Bupati Aceh Singkil karena kesal atas pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang lamban dalam proses penyelesaian tanah ini.

Masyarakat diwakili oleh Sairun pada 9 Mei 2011 melaporkan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh PT. Ubertraco berdasarkan bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) yang ditandatangani oleh Kepala SPK Polres Aceh Singkil Bripka Wiyatno.

Sampai sekarang, laporan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh Polres Aceh Singkil. Terhadap kelambanan Polres Aceh Singkil dalam menangani laporan ini, masyarakat melalui rapat maupun aksi demonstrasi telah menyampaikan hal ini kepada pihak Polda Aceh, tetapi jawaban dari Polda Aceh bahwa mereka tidak pernah tahu adanya laporan masyarakat ini, tandasnya.

Tentu saja tindakan penangkan dan penahanan terhadap empat orang ini adalah sebuah bentuk kriminalisasi yang dilakukan oleh Polres Aceh Singkil yang berada dalam jajaran Polda Aceh terhadap masyarakat tani maupun orang-orang yang membela hak-hak petani.

“Kami tidak ingin jajaran kepolisian di Aceh melindungi perusahaan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat Aceh Singkil. ketika perusahaan melaporkan masyarakat, Polres Aceh Singkil begitu cepat menanganinya, tetapi mengapa ketika masyarakat yang melaporkan perusahaan, polisi tidak menangani? Polisi seperti tidak punya kemampuan dan loyo jika memeriksa perusahaan. Apa mereka sudah mendapat upeti dari perusahaan sehingga tidak mau memproses perusahaan yang dilaporkan oleh masyarakat,”sambung Alhamda.

Karena itu, untuk menjamin proses penegakan hukum dilakukan secara benar, sekaligus menjamin jangan ada upaya untuk melindungi pemodal yang merugikan hak-hak masyarakat yang dilakukan oleh Polda Aceh dan Polres Aceh Singkil.

“kami mendesak Kapolri segera memeriksa Kapolda Aceh dan Kapolres Aceh Singkil dan segera membebaskan empat orang masyarakat yang sedang di kriminalisasi, sekaligus memerintahkan Kapolda Aceh meminta maaf kepada masyarakat Aceh dan Aceh Singkil atas tindakan kriminalisasi ini,” tegasnya

YLBI dan LBH Aceh mendesak Kapolri Jendral Polisi Timur Pradopo untuk segera memeriksa Kapolda Aceh dan Kapolres Aceh Singkil terkait dugaan pelanggaran etik profesi atas tidak profesionalnya kedua pejabat polisi tersebut dalam menjalankan tugas penegakkan hukum di wilayah Aceh Singkil.