Drama “Pilkada Tusuk Sate”

oleh
Drama "Pilkada Tusuk Sate"
Drama "Pilkada Tusuk Sate"
Drama “Pilkada Tusuk Sate”

SATU hal yang bisa saya komentari dari Pilkada Aceh Barat tahun ini: bila kita tidak menghendaki perubahan, maka alternatif yang tinggal ialah membiarkan proses seperti sekarang berlangsung terus. Dan pada akhirnya kita juga makin terdesak oleh pertanyaan: apa yang dapat diharap dari sebuah pilkada di zaman ini? Ketika banyak hal jadi usang dan ditinggalkan zaman dalam tempo yang kian lekas, dan Berbagai harap yang kita tanam semakin berserpih-serpih: hanya menggantang asap.

Sebuah kondisi yang hanya menguatkan pendapat tentang wajah demokrasi sebagai sistem yang tidak lengkap: kadang agak aib, menjengkelkan, membosankan, tapi tak mungkin diabaikan.

Saya mengerti, John Stuart Mill pasti bermaksud baik saat menulis–dalam sebuah esainya On Representative Government—bahwa tujuan akhir politik adalah membiarkan rakyat menjadi bertanggung jawab dan dewasa. Rakyat dapat menjadi dewasa dan bertanggung jawab hanya jika mereka mengambil bagian dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Filsuf Inggris ini percaya, hanya melalui sistem demokrasi, rakyat dapat membuat keputusannya sendiri, terlepas apakah keputusan itu “salah” atau “benar”.

Hanya agaknya Mill terlalu optimis seakan kata “demokrasi” tak menyimpan persoalan tersendiri. Bagi saya, bila demokrasi adalah nama bagi sebuah peradaban, ini merupakan kisah panjang tentang arus surut yang terseok-seok dalam melakukan perbaikan–terutama di Indonesia. Ia tak selamanya gilang-gemilang. Ada sesuatu yang lebih kuat dari itu: godaan untuk kemenangan politik, kekuasaan atas dunia. Maka demokrasi, meski tak ditampik, tapi selalu dijadikan alat legitimasi para politisi dalam membangun serta mempertahankan kekuasaan untuk dirinya sendiri: kekuasaan yang tidak identik dengan orang banyak.

Kita bisa lihat, dari waktu ke waktu, pemilu—baik provinsi maupun daerah–masih berkutat pada soal-soal serupa: perilaku elite yang berbuat curang, politisi “kapal keruk”, kandidat yang “unik” dan bermasalah, pelaksana dan pengawas pemilihan yang tidak independen, rakyat yang acuh tak acuh pada hak suaranya, hingga “pemilih bayaran”.

Tak ayal, pilkada pun terengah-engah, sebelum tersuruk, bila ingin menjadi sarana untuk memperdalam dan memperluas proses konsolidasi demokrasi secara kualitatif. Ia (terbukti) lebih sering gagal menjadi instrumen untuk mendapatkan kepemimpinan politik yang (lebih) akuntabel dan responsif, serta tak mampu mencegah atau menekan terjadinya konflik. Sebab, pemilihan berlangsung dalam kompetisi yang tidak fair, terutama akibat sistem yang korup.

Maka kita bisa menduga—dengan tingginya tendensi bersama untuk tak memilih hal yang mengguncang-guncang, naluri menjadi status quo–pilkada Aceh Barat tahun ini boleh jadi bakal bernasib sama dengan apa yang terjadi sebelumnya di berbagai daerah di Indonesia. Apalagi, suka tidak suka, kepala daerah di (kota/kabupaten) di Provinsi Aceh Darussalam merupakan keluarga besar antek Orba. Sebuah kondisi yang bisa dilihat sebagai satu “kepiawaian”—pada konteks tertentu, kepiawaian itu memang perlu–dalam memenangkan “kompetisi” politik, terlepas dari apa dan bagaimana prosesnya.

Walau di sisi lain, terutama dari perspektif demokrasi, penguasaan yang dominan itu tentu saja rentan menimbulkan ketegangan lokal. Situasi ini akan bertaut dengan perkara lain: berkembang berjela-jela jadi “absurditas bernegara”. Demokrasi hadir, salah satunya untuk mencegah dominasi individu atau kelompok tertentu dalam bernegara. Ini juga yang menandai gagalnya sebuah proyek besar bernama penciptaan keadilan, ketika sistem politik (didorong) kembali tersentral—dalam bentuk dominasi kelompok tertentu dengan dukungan partai yang mata duitan–melalui sebuah proses yang legal: “pesta demokrasi”.

Saya kira, hal-hal seperti inilah yang memicu pemenang Nobel, Saramago mengatakan: “Pemilihan umum telah jadi representasi komedi absurd, yang memalukan”. Tapi soalnya, apakah kita mesti berhenti pada titik “komedi” ini—pada demokrasi semu (pseudo democracy)–atau perlu dilakukan perubahan: pemilihan umum yang berkualitas?.

*****

TENTU saja, tak mudah melakukan suatu perubahan yang sifatnya fundamental. Sebab proses ini membutuhkan tingkat kesadaran masyarakat: menjadikan dirinya sebagai sumber bagi segala nilai dan makna hidupnya. Saya melihat, hal ini bisa diawali dari kandidat yang memiliki komitmen untuk melakukan perbaikan, baik untuk kualitas pemilu maupun kondisi Aceh Barat ke depan. Pendapat saya, T. Alaidinsyah (H.Tito)—kandidat terkuat selain didukung banyak partai–punya peluang itu, meski (agak) berat: sebab, ia harus mampu melihat segala hal tak hanya dari perspektif dirinya sendiri.

Artinya, ia mesti memiliki kemampuan untuk berjarak dengan dunia dan dirinya sendiri, agar tak larut di dalamnya, sehingga bebas menyangkal dan (coba) melakukan perbaikan. begitulah, persepsi kita atas dunia, kata Sartre, selalu diresapi imajinasi, sehingga kita selalu sadar akan pilihan dan alternatif. Bahkan, bila perlu, “melampaui” apa yang tampak. Mungkin sebab itu Keynes mengingatkan: “in the long run we are all dead”. Masa depan tak sepenuhnya bisa ditebak, sebab di masa kini pun ada yang luput dari penglihatan. Banyak hal tak mudah untuk diidentifikasi: tak pernah stabil.

Saya melihat ada hal menarik dalam sebuah esai Goenawan Mohamad yang berjudul Fortinbras (2008) untuk sekadar memberi ilustrasi. Ia menulis: dalam satu kuliahnya tentang filsafat politik Immanuel Kant, Hannah Arendt menyebutkan sebuah parabel Pythagoras tentang festival, yang membedakan “sang penonton” dari “sang pelaku” dalam sebuah pertunjukan pertandingan. Sang pelaku pertandingan tak akan bisa melihat dari luar gelanggang dan kesibukan dirinya; sebab, ia sibuk dengan niatnya memperoleh “kemasyhuran”.

Sebaliknya sang penonton: ia (dapat) melihat semuanya, dan dapat mengambil jarak dari laku yang terjadi di arena itu. Dialah tamsil sang filosof, orang yang menjalani hidup dengan mengamati dan merenungkan, bios theôrêtikos. Arendt juga mengatakan bahwa dalam risalah Plato tentang ”negarawan”, seorang penguasa yang ideal dikatakan tak bertindak sama sekali. Ia berada di atas perbuatan. Ia ibarat kepala yang sadar bahwa ada “kaki-tangan” yang bekerja, dan ada bagian yang bila perlu menempuh air yang bacin dan lumpur yang bernajis.

Saya kira ini sama artinya dengan pemahaman bahwa manusia tak (bisa) berseru, seperti Tuhan, “Kunfayakun!”.

Maka saya tegaskan (kembali): bila kita tidak menghendaki perubahan, maka alternatif yang tinggal ialah membiarkan proses seperti sekarang berlangsung terus, lengkap dengan segala kekurangan dan kelemahannya di sana-sini.

Saya khawatir, jangan-jangan benar kata Albert Camus: “keterasingan itu tidak ada jalan keluarnya”. Bila begitu, maka kita akan berhadapan dengan pilkada “tusuk sate”: penuh kemalangan, apes, juga muram. Sebuah pilkada yang menggiring pemilih untuk tak perlu tahu secara persis apa akibat dari sebuah pilihan dalam politik. (*)

Penulis : Mediyanto