Tenaga Medis Demo RSUD Meulaboh Tuntut Gaji

147
Tenaga Medis Demo RSUD Meulaboh Tuntut Gaji

MEULABOH,DILIPUTNEWS.COM – Seratusan Tenaga Harian Lepas (THL) tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Senin (21/1/2019) melakukan aksi unjuk rasa meminta gaji mereka dibayarkan pihak managemen.

Aksi massa saling berorasi di halaman RSUD Cut Nyak Dhien membawa tiga tuntutan, pertama meminta gaji dibayarkan, kedua meminta rekan mereka yang ditangkap polisi dibebaskan dan ketiga pemberian SK kontrak yang belum diberikan.

“Kami hanya menuntut tiga hal ini, sudah gaji kami saat ini Rp1 juta per bulan, sudah dua bulan tidak dibayarkan, teman kami jadi tersangka karena kasus kematian pasien harus dibebaskan,” kata Maina Fitria, kepada RRI.

Dalam aksi tersebut para THL yang didominasi oleh kaum perempuan tersebut, membawa poster bertuliskan “Lawan Diskriminasi” karena ada rekan mereka yang dikorbankan akibat bobroknya managemen rumah sakit.

Sebab, kata Maina, pekerja yang paling banyak di rumah sakit untuk setiap siff adalah THL, sementara PNS sangat terbatas, sehingga hampir semua pekerjaan pegawai dilakukan oleh para pekerja honor tersebut.

“Kedua kawan sejawat kami tuntut agar dibebasin, karena sekarang yang rame kerja itu THL, kerja naik sif siang malam sementara PNS dapat semua jasa medis, kami gaji Rp1 juta saja, itu tidak bayar,” tegasnya.

Selain itu tenaga medis tersebut meminta SK untuk kontrak kerja mereka segera dikeluarkan, sebab mereka takut dapat menjadi korban selanjutnya, ketika bermasalah dengan keluarga pasien, maka sanksi hukum langsung kena THL.

Belajar dari kasus meninggalnya pasien anak yang ditanggani dua orang rekan mereka yang saat ini menjadi tersangka karena dugaan kelalaian dalam bertugas, harusnya menurut mereka ada pejabat yang bertanggung jawab.

Sementara itu Direktur RSUD CND dr Furqan, disela – sela menyambut aksi massa itu menyampaikan, terkait dengan honor pekerja akan segera dibayarkan setelah dilakukan penyesuaian anggaran di rumah sakit tersebut.

Sementara terhadap dua THL yang saat ini menjalani proses hukum, akan dicarikan solusi berupa pemberian advokasi yang akan dilakukan, kemudian tentang SK kontrak kerja akan dipertimbangkan kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan.