Sempat Terancam Gugur, KIP Aceh Barat Kalah Digugat PSI ke Bawaslu

223
Ketua Umum PSI Grace Natalie, Bersama Ketua II PSI Tsamara Amany/Ilustrasi

MEULABOH,DILIPUTNEWS.COM – Meskipun terancam gagal untuk menjadi peserta Pemilu 2019, PSI Aceh Barat kini kembali dapat maju bertarung untuk meraih kursi Dewan usai memenangkan gugatan atas KIP di Bawaslu terkait Laporan Dana Kampanye Awal (LADK).

Gugatan yang dilayangkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat ke Bawaslu setempat terkait Berita Acara Nomor : 625/PL.01.6-BA/1105/KIP-Kab/X/2018 tahun 2018 tentang Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum tahun 2019, sehinga PSI terancam dicoret sebagai peserta Pemilu 2019.

“Majelis hakim telah memutuskan bahwa KIP harus memenuhi permintaan kita untuk seluruhnya,” kata ketua PSI Aceh Barat, M. Irvan Hidayana SH, Selasa (16/10/2018).

Ia menilai, kemenangannya tersebut berdasarkan hasil putusan majelis yang tekah diteliti dengan baik. Hal itu juga sebagai bukti bahwa bentuk penerapan hukum yang masih baik di Aceh Barat. “Kita berterimakasih kepada majelis yang sudah mengambil keputusan bijak,” ujarnya.

KIP Aceh Barat juga diminta untuk membatalkan putusan Berita Acara tentang LADK yang telah dikeluarkan.

Ketua Bawaslu Aceh Barat, Romi Juliansyah, mengatakan, KIP harus menjalankan segala keputusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim terkait gugatan yang dilayangkan PSI.“KIP harus menjalankan sesuai dengan kuputusan ini,” katanya singkat.

Adapun isi dari keputusan tersebut yakni.

Pertama, Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua Membatalkan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 625/PL.01.6-BA/1105/KIP-Kab/X/2018 tahun 2018 tentang Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 1 Oktober 2018.

Ketiga Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima Laporan Awal Dana Kampanye Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Aceh Barat. Dan Keempat Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan dibacakan.