Warga Nagan Raya Kembali Aksi Tolak Kehadiran PT EMM

336
Warga Nagan Raya Kembali Aksi Tolak Kehadiran PT EMM/ Istimewa

NAGAN RAYA, DILIPUTNEWS.COM – Ratusan masyarakat Beutong Ateuh yang tergabung dalam Organisasi, Generasi Betong Ateh Banggala (GBAB) kembali menggelar aksi penolakan kehadirian PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM), di daerah Betong Ateh, Kabupaten Nagan Raya Selasa (18/09).

Masyarakat yang tergabung dalam GBAB terdiri dari lima Desa ini , yakni Desa Blang Puuk, Blang Meurandeh, Kuta Tengoh, dan Babah Suak, dan Desa Persiapan Pinto Angen, berkumpul di atas jembatan jalan akses Beutong – Takengon menyampaikan sikap penolakan tambang.

Dalam askinya, warga menyampaikan sikap penolakan tambang PT. EMM melalui tandatangan petisi penolakan. Tak hanya itu, Penolakan PT. EMM juga dilakukan perangkat desa Berawang Baro, Wih Ilang, dan Arul Badak Kecamatan Peugasing, Kabupaten Aceh Tengah.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Aceh Muhammad Nur menggatakan aksi sikap penolakan tambang telah ini, telah dilakukan upaya-upaya advokasi, termasuk melakukan akses informasi terkait dokumen AMDAL dan perizinan PT. EMM di Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.

“Akses informasi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh (DLHK) dalam surat balasannya menyampaikan bahwa dokumen AMDAL PT. EMM tidak tersedia di DLHK,” katanya.

Muhammad Nur menjelaskan, Saat ini, PT. EMM sedang melakukan pemasangan tapal batas area izin dengan luas 10.000 hektar yang berada di Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, kecamatan Peugasing dan Cilala, Kabupaten Aceh Tengah. Jika AMDAL dan dokumen perizinan PT. EMM tidak tersedia di pemerintah provinsi Aceh.

“Ini terasa aneh karena mereka melakukan usaha di Aceh yang dianggap tertutup atau pemerintah Aceh yang menutup diri memberikan akses dokumen kepada publik,” pungkasnya.

Kini WALHI Aceh telah melayangkan surat keberatan kepada pimpinan PPID pemerintah Aceh atas permohonan informasi yang tidak mendapatkan respon dari beberapa instansi pemerintah selain DLHK.

WALHI Aceh mendesak Kementerian ESDM untuk meninjau ulang dan membantalkan izin usaha pertambangan operasi produksi PT. EMM. Juga kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membatalkan izin penggunaan kawasan hutan untuk area tambang PT. EMM.

Selain itu, WALHI Aceh juga mendesak Pemerintah Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Pemerintah Aceh untuk sama-sama menyurati pemerintah pusat mendukung petisi masyarakat yang menolak PT. EMM dan segala jenis tambang.

Karena tidak ada satupun jenis tambang yang ramah lingkungan, justru sebaliknya kehadiran tambang akan merusak sumber kehidupan dan terjadinya bencana ekologis yang kerugiannya harus ditanggung oleh pemerintah daerah.(Red)