Ketua DPRK Aceh Barat Tolak Pengadaan Mobil Dinas

255
Ketua DPRK Aceh Barat Tolak Pengadaan Mobil Dinas/ Ilustrasi

MEULABOH, DILIPUTNEWS.COM – Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli, S.E, menolak usulan pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati yang di anggarkan Pemkab Aceh Barat mencapai Rp 6,75 Miliar.

Hal tersebut di sampaikan dalam rapat DPRK membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) 2018, di gedung dewan setempat, Senin, (17/9 2018).

“Mohon maaf, dalam DPRK ini, dapat kita katakan hanya dua orang saja anggotanya. Yang lainnya, apa dibilang sama eksekutif, semua ikut. Kalau pribadi saya, saya malahan tidak mau meneken (menyetujui),” Kata Ramli.

Menurut Ramli, pengadaan mobil dinas dengan pagu miliaran rupiah itu tidak tepat mengingat sedang morat-maritnya kondisi perekonomian di Aceh Barat. Selain itu, kata dia, kemampuan keuangan Aceh Barat saat ini termasuk rendah.

“Dalam menganggarkan fasilitas pejabat, baik eksekutif maupun legislatif, semisal mobil dinas, harus melihat kemampuan daerah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah kita termasuk kategori rendah,” ujar Ramli.

Apalagi pengadaan mobil tersebut tidak sesuai dengan kondisi Aceh Barat saat ini. Dimana, berdasarkan data dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2017, dari 23 kabupaten/kota di Aceh, kabupaten Aceh Barat berada di peringkat keenam angka kemiskinan.

Sementara itu, Lembaga Solidaritas Mahasiswa Bela Pendidikan (Sombep) Aceh Barat meminta DPRK Aceh Barat menolak usulan pengadaan mobil mewah tersebut.

Ketua Sombep Aceh Barat, Nasrijal didampingi Ketua Divisi Advokasi Basriadi dan Darul Makmur dari Divisi OKK, mengatakan, pengadaan mobil itu termasuk pemborosan anggaran di tengah kondisi ekonomi Aceh Barat yang tergolong sulit.

“Kita minta dewan menolak. Jangan melakukan pemborosan anggaran di tengah kondisi ekonomi tidak stabil ini,” kata Nasrijal.

Namun, kata Nasrijal, biasanya setiap usulan pemerintah ke DPRK pasti disetujui. “Apalagi, infonya, terdapat 30 anggota dewan sudah ‘dikuasai’ bupati hanya dua anggota yang tidak tidak menerima, karena tidak mendapat dana aspirasi,” tutupnya.

Dalam APBK Perubahan 2018, Pemkab setempat mengangarkan anggaran sebesar Rp 2,75 miliar untuk pengadaan kendaraan itu. Untuk mobil dinas Bupati dianggarkan dana sebesar Rp 1,7 miliar, Wakil Bupati sebesar Rp 600 juta, dan Sekda sebesar Rp 450 juta. (Red)