Ini Alasan Direktur RSUD SIM Nagan Raya tak Bayar Gaji THL Selama Enam Bulan

220
Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Pembayaran Upah di RSUD Nagan Raya. Foto/Diliputnews.com

DILIPUTNEWS.COM, NAGAN RAYA-Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nagan Raya, Drg Doni Asrin menegaskan dasar pihaknya tidak membayar upah kerja terhadap ratusan tenaga harian lepas selama enam bulan yang direkrut pada tahun 2018 ini ada dasar hukumnya.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2017 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya, yang ditetapkan di Suka Makmue, pada tanggal 2 Mei 2017 atau 5 Sya’ban 1438 Hijriyah, yang diteken oleh Bupati Nagan Raya kala itu.

Perbup ini, kata dia, diundangkan di Suka Makmue pada tanggal 3 Mei 2017 pada tanggal 6 Sya’ban 1438 Hijriyah dan diteken Sekda Nagan Raya.

“Jadi, tidak mungkin saya berani pasang badan dengan mengambil keputusan seperti ini (tidak ada gaji), semuanya sesuai dengan dasar aturan hukum. Ada perbupnya,” kata Drg Doni Asrin saat dijumpai di ruang kerjanya belum lama ini.

Ia menjelaskan, dalam perbup tersebut dijelaskan jasa medis untuk tenaga non PNS (tenaga harian lepas) setelah enam bulan bekerja dapat diberikan sebesar 30 persen dari jasa pada unit yang bersangkutan sesuai nota dinas.

“Jadi misalnya nih, kalau honorer lama gajinya Rp 1 juta per bulan, nah mereka dapatnya Rp 300 ribu/bulan. Ini pun, mereka digaji setelah enam bulan kerja. Sedangkan kalau enam bulan pertama, memang tidak ada upah/gajinya,” kata Doni.

Pada bagian selanjutnya juga disebutkan, bagi tenaga non PNS dapat dibayarkan jasa medis 100 persen apabila telah bekerja selama satu tahun.

Ketentuan tersebut, kata dia, tidak berlaku pada tenaga yang dibutuhkan dan sifatnya mendesak dalam kegiatan BLUD.

“Jadi, saya rasa, dasar Perbup Nagan Raya dalam hal penggajian tenaga harian lepas yang baru sudah sangat jelas dasar hukumnya. Semua saya jalankan sesuai aturan,” tegasnya. (*)

Bersambung………