Santunan Kematian Gagal Disalurkan, Nurchalis: Pemkab Nagan Harus Minta Maaf

71
Nurchalis, tokoh masyarakat Nagan Raya yang juga politisi Partai Berkarya.

DILIPUTNEWS.COM, NAGAN RAYA-Tokoh masyarakat Nagan Raya yang juga politisi Partai Berkarya, Nurchalis SP MSi meminta kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, untuk meminta maaf kepada seluruh masyarakat di kabupaten itu.

Pasalnya, program santunan kematian yang selama ini menjadi salah satu program usulan dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, kini dipastikan tidak bisa lagi disalurkan.

Hal ini terjadi setelah pihak Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melalui suratnya yang diteken oleh Drs Indra Baskoro MSi, Nomor: 910/270b/KEUDA Tanggal 8 Juni 2018 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh Up. Sekretariat Daerah di Banda Aceh enegaskan bahwa penyediaan tunjangan sosial kematian yang diperuntukkan bagi masyarakat di Kabupaten Nagan Raya, tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, mengingat penyediaan anggaran tersebut tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya.

“ini (santunan kematian) tak ada tawar-menawar lagi. Jangan beralibi lagi mencari celah, kalau Kemendagri sudah bilang tidak bisa (disalurkan) ya tidak bisa. Kalau dipaksakan pasti akan ada masalah hukum nantinya,” tegas Nurchalis kepada Diliputnews.com, Minggu (10/6/2018) pagi.

Ia beralasan, Pemkab Nagan Raya harus segera meminta maaf kepada masyarakat lantaran diduga telah membohongi publik.

Mengingat prgram tersebut diluncurkan sebelum adanya kajian aturan payung hukum yang jelas, serta diduga tidak berdasarkan kebenaran atau memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga hal ini bisa diartikan pembohongan publik.

“Pemkab Nagan Raya harus segera mengambil sikap dan minta maaf kepada masyarakat. Ini sangat mencoreng harapan dan keinginan masyarakat Nagan Raya,” tegasnya.

Meurutnya, program santunan kematian yang selama ini diprogramkan merupakan sangat bagus dan merupakan program unggulan dari sebuah program pemerintahan di kabupaten itu.

Namun sekarang malah program tersebut tidak bisa dilakukan lantaran sudah dilarang oleh Kemendagri karena berpotensi terjadi pelanggaran hukum.