KIP Gugat Pimpinan DPRK Nagan ke PN Meulaboh

82
KIP Gugat Pimpinan DPRK Nagan ke PN Meulaboh/Ilustrasi)

*Terkait Perekrutan Komisioner Baru

SUKA MAKMUE-Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Nagan Raya, Muhammad Yasin melalui kuasa hukumnya Ramli Husen SH, resmi menggugat Pimpinan DPRK setempat ke Pengadilan Negeri Meulaboh.

Data yang diperoleh Serambi, Sabtu (28/4) kemarin menyebutkan gugatan tersebut sudah terdaftar dengan nomor register perkara: No 6/pdt.G/ 2018/ PN MBO tanggal 13 april 2018, terkait gugatan perdata terhadap pimpinan DPRK Nagan raya atas upaya perbuatan melawan hukum karena mengesampingkan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2016 tentang penyelenggara pemilihan umum khusus nya pasal 5 ayat (7) dan pasal 58 ayat (1).

Dalam materi gugatan disebutkan bahwa, berdasarkan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2016 tentang penyelenggara pemilihan umum, jelas disebutkan dalam pasal 5 ayat (7): masa kerja Kip aceh dan Kip kabupaten/kota 5(lima) tahun terhitung sejak pelantikan. 

Sedangkan masa jabatan Komisioner Independen Pemilihan (KIP) Nagan Raya yaitu Muhammad yasin, Said Mudhar, Usman, Arif Budiman, Firdaus, resmi dilantik tanggal 20 Februari 2014  dan berakhir masa jabatan pada tanggal 20 Februari 2019 atau genap 5 (lima) tahun sesuai dengan pasal 5 ayat(7) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2016 tentang penyelenggara pemilihan umum.

Komisioner KIP Nagan Raya, Said Mudhar dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu siang mengatakan berdasarkan pasal 58 ayat (1) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2016 tentang penyelenggara pemilihan umum, disebutkan: Dalam hal masa kerja Kip aceh dan Kip kabupaten/kota berakhir sedangkan  tahapan pemilu atau pemilihan sedang berjalan maka masa jabatan nya di perpanjang sampai berakhir seluruh tahapan pemilu atau pemilihan.

Hingga saat ini Kip Nagan raya sedang melaksanakan tahapan pemilu 2019 berdasarkan PKPU Nomor 5 tahun 2018 tentang tahapan,program dan jadwal pemilihan umum tahun 2019.

Pihaknya menduga, pimpinan DPRK Nagan raya Mengesampingkan ketentuan hukum tersebut dengan mengeluarkan surat nomor:170/371/2018, tanggal 23 Maret 2018 yang ditujukan ke KPU RI perihal berakhir masa jabatan anggota Kip Nagan raya yang di tanda tangani oleh Bustamam wakil ketua DPRK Nagan Raya.

“Kami menduga sangat kental muatan politik yang ingin kami tidak bekerja lagi di KIP Nagan Raya, mungkin ada maksud tertentu. Kami menduga efek pilkada 2017 yang lalu,” katanya.

Sidang Berlangsung Senin Besok

Said Mudhar menambahkan, sidang gugatan perdata tersebut mulai disidangkan pada hari Senin (30/4) siang di PN Meulaboh.

‘”Kami akan perjuangkan di pengadilan karena putusan pengadilan merupakan ketetapan hukum,” tegas Said Mudhar.