Tim DPRK Pidie Jaya Studi Banding Ke Aceh Barat

oleh
Tim DPRK Pidie Jaya Studi Banding Ke Aceh Barat
Tim DPRK Pidie Jaya Studi Banding Ke Aceh Barat
Tim DPRK Pidie Jaya Studi Banding Ke Aceh Barat

MEULABOH | DiliputNews.com – Tim Panitia Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya, Rabu (20/11) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Aceh Barat, untuk studi banding tentang penyusunan Qanun Restribusi Daerah Aceh Barat, guna diterapkan di Kabupaten Pidie Jaya.

Rombongan Panitia Legislasi DPRK Pidie Jaya yang berjumlah 15 orang tersebut, diterima lansung oleh Wakil Bupati Aceh Barat, Drs. H Rachmat Fitri, HD (H Nanda) di ruangan rapatnya.

Ketua rombongan tim panitia legislasi, Ir. H Sulaiman Ary, yang juga Wakil Ketua DPRK Pidie Jaya kepada DiliputNews.com mengatakan, kabupaten Pidie Jaya, yang merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Pidie, sedang giat-giatnya menyusun beberapa qanun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

“Salah satu qanun yang ingin dicapai oleh kabupaten Pidie Jaya adalah qanun tentang retribusi jasa umum dan qanun tentang retribusi jasa usaha,” ungkapnya.

Ia mengaku, pihaknya melakukan kunjungan ke kabupaten Aceh Barat, dikarenakan Aceh Barat merupakan salah satu kabupaten yang telah menerapkan qanun tentang retribusi.

“Kita berharap masukan yang diberikan oleh pemkab Aceh Barat menjadi pedoman bagi kami dalam penyusunan qanun tentang retribusi yang saat ini sedang dibahas oleh DPRK Pidie jaya,” ujar Sulaiman.

Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Barat, H Nanda, mengucapkan terimakasih atas kunjungan tim panitia legislasi DPRK Pidie Jaya, selain memperoleh masukan tentang penyusunan qanun, juga merupakan jalinan silaturrahmi yang sangat berharga antara dua kabupaten tersebut.

“Mudah-mudahan kerjasama ini terus ditingkatkan, dalam bidang lainnya,” harapnya.
Dikatakan Wabup, saat ini di kabupaten Aceh Barat telah menerapkan dua qanun tentang retribusi yakni qanun nomor 7 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum dan qanun nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha.

Dalam pertemuan itu pemerintah aceh barat memaparkan bentuk qanun yang ada dan disambut antusias oleh tim panitia legislasi DPRK Pidie Jaya dan mengajukan berbagai pertanyaan untuk memperoleh masukan. Dalam kegiatan tersebut turut hadir para SKPD terkait dalam pengelolaan retribusi.(Red/Za)