Sosialisasi Qanun Wali Nanggroe Tunggu Keputusan Pemerintah

oleh
Sosialisasi Qanun Wali Nanggroe Tunggu Keputusan Pemerintah
Sosialisasi Qanun Wali Nanggroe Tunggu Keputusan Pemerintah
Sosialisasi Qanun Wali Nanggroe Tunggu Keputusan Pemerintah

BANDA ACEH | DiliputNews.com – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menyarankan sosialisasi Qanun tentang Wali Nanggroe sebaiknya menunggu peraturan daerah itu mendapat persetujuan pemerintah pusat, sehingga tidak menimbulkan masalah di lapangan.

“Kami menilai sosialisasi Qanun Wali Nanggroe oleh Majelis Adat Aceh saat ini salah kaprah, karena memasarkan produk hukum yang masih kontroversial dan ditentang oleh pemerintah pusat,” kata Direktur YARA Safaruddin di Banda Aceh, Selasa 19 November 2013.

MAA saat ini gencar menyosialisasikan Qanun Wali Nanggroe ke sejumlah kabupaten dan kota di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.

“Qanun Wali Nanggroe yang telah disahkan oleh legislatif itu belum mendapat pengakuan, bahkan diprotes di berbagai daerah di Aceh,” katanya.

Safaruddin, mengatakan sebenarnya MAA mempunyai beberapa tugas utama yang harus dilakukan seperti sosialisasi Qanun Nomor 9/2008 tentang pembinaan kehidupan adat-istiadat dan Qanun Nomor 10/2008 tentang lembaga adat.

Selain juga Pergub Nomor 50/2013 tentang penyelesaian sengketa pidana melalui lembaga adat.

Disebutkan, terdapat 18 perkara pidana dan perdata yang menjadi tugas utama MAA untuk diselesaikan.

“Kasus-kasus KDRT, sengketa harta warisan, khalwat mesum, pencurian ringan, pelecehan, pencemaran nama baik, pembakaran hutan, persengketaan di pasar dan lain-lain seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh MAA, bukan malah langsung dibiarkan dilimpahkan ke aparat kepolisian,” kata dia.

Safaruddin yang juga Ketua Tim Pengacara Muslim (TPM) Aceh itu menjelaskan bahwa peran MAA dalam membumikan produk hukum yang jelas-jelas menjadi tugasnya terkesan tidak ada sama sekali.

“Seharusnya MAA mendahulukan pekerjaannya. Tidak malah mencari-cari masalah ikut campur pada produk hukum yang belum disetujui oleh Jakarta. Aneh, MAA malah memprioritaskan produk hukum yang kontroversial dan tidak berdampak publik daripada produk hukum yang sudah jelas dan merupakan pekerjaannya.” katanya.

Oleh karenanya, Safaruddin meminta MAA agar memainkan peran dalam penyelesaikan persoalan pidana dan perdata secara adat sebagaimana kewenangan yang telah diberikan kepada lembaga tersebut.

“Mainkan peran MAA sebagaimana tugasnya sehingga terlihat jelas keistimewaan Aceh dan uang rakyat yang dianggarkan tidak mubazir. Saya juga meminta Ketua MAA untuk menjambatani Pemerintah Aceh dengan Mahkamah Agung agar jajaran Mahkamah Agung di Aceh mengakui penerapan Qanun Adat Aceh,” katanya.

Mahkamah Agung harus memerintahkan Pengadilan Negeri untuk melihat sebuah perkara yang diajukan ke pengadilan apakah sudah diselesikan secara adat atau belum. Kalau belum diselesaikan secara adat, maka pengadilan harus memerintahkan penyelesaian secara adat. Jika buntu, baru diselesaikan di pengadilan.(Red/Ant)