Siapapun Bisa Jadi Pemangku Wali Nanggroe

oleh
Siapapun Bisa Jadi Pemangku Wali Nanggroe
Siapapun Bisa Jadi Pemangku Wali Nanggroe
Siapapun Bisa Jadi Pemangku Wali Nanggroe

MEULABOH | DiliputNews.com – Setiap masyarakat yang berdomisi dan memiliki kartu tanda penduduk wilayah Aceh layak mencalonkan diri sebagai Wali Nanggroe, meski orang tersebut bukan suku atau keturunan Aceh secara mutlak.

Hal tersebut disampaikan staff khusus Lembaga Wali Nanggroe, Fakhrul Syah Mega, kepada wartawan saat mengisi kegiatan Dialog Partisipasi (Meudrah) Pemangku Kepentingan Aceh “Lembaga Wali Nanggroe Sebagai Simbol Pemersatu Suku-Suku Bangsa Di Aceh Dalam Mengawal Perdamaian Dan Peradaban Aceh Yang bermartabat” yang dilaksanakan oleh Majelis Adat Aceh atau MAA Provinsi Aceh, Senin, (11/11), di Meuligoe Hotel Meulaboh.

Menurut Fakhrul ada pemahaman yang mengatakan adanya persepsi atau pemikiran wali Nanggroe diangkat dan ditunjuk secara langsung itu merupakan pemahaman yang salah.

Bedasarkan Qanun Wali nanggroe, kata dia, kedepannya untuk menjadi Wali Nanggroe akan dipilih oleh Komite Pemilihan Wali Naggroe dengan cara pendaftaran.

“Kedudukan wali tidak harus orang Aceh, mereka yang bukan orang Aceh akan tetapi masyarakat yang berdomisili di Aceh dibuktikan dengan syarat administratif dapat mengajukan diri. Misalnya di suku batak. Jika dia sudah tinggal tiga generasi dan sudah menjadi keturunan orang Aceh maka dia dapat mengajukan diri sebagai Wali,” kata Fakhrul.

Menyangkut pemahaman masyarakat tentang setiap orang yang ingin menjadi Wali Nanggroe harus bisa berbahasa Aceh, kata dia, bukan seperti dialek Aceh yang dimaksud selama ini akan tetapi bahasa Aceh tersebut juga seperti bahasa aneuk jamee, bahasa gayo, bahasa simeulu, ataupun bahasa yang selama ini lahir secara murni dari Aceh.

Adanya penyebutan dalam Qanun tentang setiap calon Wali Nanggroe tidak wajib membaca Quran,kata dia, lantaran masyarakat Aceh hidup dalam kemajukan beragam suku dan agama, serta bukan sebuah Negeri Islam.

“Aceh itukan bukan Negeri Islam. Aceh itu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anda tahukan Negara kita ideologinya bukan islam, jadi karena itu kita membuatnya tidak wajib baca Quran, sehingga nantinya kalau ada warga Aceh yang tidak bisa baca Quran bisa mendaftarkan diri,” ujarnya.

Ia menambahkan untuk masa kepemimpinan Wali Nanggroe juga tidak selamanya, akan tetapi memiliki batas waktu, dan kesanggupannya. Untuk wali Nanggroe yang saat ini yang ditunjukan yaitu Malek Mahmud Al-Haytar, kata dia, maksimal masa kedudukan selama tujuh tahun.

“Wali yang sekarang misalnya nanti setelah dilantik dan ditambalkan. Jika dia merasa tidak mampu dan mengundurkan diri maka selama itu pula ia akan diganti dengan yang lain. Tetapi untuk yang sekarang masanya maksimal tujuh tahun,” imbuhnya. (Red)