DPRK Aceh Barat Laporkan Korupsi Rp12 Miliar

oleh
Korupsi / Ilustrasi
Korupsi / Ilustrasi
Korupsi / Ilustrasi

MEULABOH | DiliputNews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Provinsi Aceh, akan melaporkan ke penegak hukum terhadap adanya temuan dugaan korupsi senilai Rp12 miliar yang melibatkan sejumlah pejabat setempat.

Juru bicara Fraksi Bersama DPRK Aceh Barat H Amri di Meulaboh, Rabu mengatakan, kerugian negara tersebut dari cetak sawah baru sekitar Rp3,3 miliar, pengalihan dana pemda ke yayasan Magribi sekitar Rp6,2 miliar dan penyewaan alat berat senilai Rp2,5 miliar.

“Semua kasus penyelewengan uang negara ini melibatkan pejabat Aceh Barat termasuk didalamnya anggota legislatif dan kasus ini selalu kita sampaikan pada setiap pendapat akhir DPRK,” tegasnya.

Amri menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir sejumlah temuan tersebut terkesan tidak ada tindak lanjutnya, bahkan setelah disampaikan kepada pihak eksekutif juga belum dapat menoreh hasil dari penelusuran itu.

Untuk itu, kata dia, agar kasus kerugian negara ini tidak berlarut sampai habis periode dewan saat ini, kalangan DPRK mengambil sikap tegas untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

Lanjut Amri, untuk kasus cetak sawah baru uang tersebut mengendap pada Dinas Pertanian dan Perternakan, kemudian untuk penyewaan alat berat (Kobelco) terlibat mantan Asisten-1 Sekdakab, kemudian Yayasan Magribi terlibat Ketua Komisi D.

“Sudah berulang kali kita menyampaikan kepada bupati dan pemda sudah pernah membentuk tim menindak lanjuti temuan kita ini, akan tetapi sudah habis dua tahun belum juga ada hasil,” tegasnya.

Terkait persoalan Yayasan Magribi, kata dia, pemda menawarkan gedung tersebut dikembalikan dengan menjual tanah pribadi pemilik yayasan atau gedung tersebut dibayarkan sesuai besaran dana sudah digunakan, karena bangunan itu menggunakan uang daerah.

Sementara untuk kasus penyewaan alat berat Kobelco PC-300 seharga Rp1,8 miliar keluar daerah dan saat ini kondisinya rusak parah di Medan, Sumatera Utara, setelah dibakar di Kabupaten Aceh Selatan dan tidak menyetor PAD.

Sementara itu, Bupati Aceh Barat H T Alaidinsyah mengatakan, akan mengevaluasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait temuan disampaikan anggota dewan pada mendengar pendapat akhir terhadap rancangan qanun tentang R-APBK 2014.

“Saya tidak meremahkan apa yang disampaikan anggota dewan, saya akan mengevaluasi seluruh SKPK. saya meminta dukungan semua pihak untuk menuntaskan semua persoalan di Aceh Barat,” katanya menambahkan.(Red/Ant)