Pemuda: Harapan Atau Beban?

oleh
Pemuda: Harapan atau Beban?
Pemuda: Harapan atau Beban?
Pemuda: Harapan atau Beban?

Peringatan Sumpah Pemuda ke-85 tahun, yang jatuh pada 28 Oktober 2013 ini, menjadi momen penting kebangunan bangsa. Ditelisik dari sisi historiografi modern Indonesia, peran kepeloporan pemuda sebagai aktor penting pengubah sejarah (agent of social changes) sudah menjadi fakta klasik-historik.

Pemuda 08’ misalnya, dikenal sebagai pemupuk bibit nasionalisme; pemuda 28’ sebagai penggalang persatuan nasional; dan pemuda 45’ sebagai pewujud cita-cita kemerdekaan. Sumpah Pemuda 1928 menjadi momentum pencerahan sekaligus semangat kebangunan bangsa yang menjadi dasar utama pematri nilai persatuan, keragaman, dan kesetaraan.

Maklumat penegasan untuk hidup menjadi satu bangsa, satu negara, dan satu bahasa yang dirakit generasi pamula Indonesia itu juga mengusung satu mimpi paripurna: dengan kemerdekaan, Indonesia memiliki semua syarat untuk menjadi sebuah bangsa besar.

Namun, itu semua adalah epik herois pemuda masa lalu. Pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi pemuda saat ini? Realitas wacana kepeloporan anak muda kita saat ini tentu tak lepas dari kondisi dan konstelasi politik negara yang berjalan kian paradoks. 15 tahun reformasi, tak membuat nasib dan kehidupan pemuda makin membaik.

Ditilik dari kinerja dan relasi antarinstitusi negara, yang tampak menguat adalah beragam komplikasi sosial, politik dinasti, dan tata ekonomi negara yang makin oligarkis dan menghamba pada pasar. Kehidupan bernegara tak dialasi spirit progresif-sinergis-simbiosis: saling menyejahterakan, mencerdaskan, memajukan, dan memampukan.

Fenomena politik transaksional telah membuat para pihak sibuk pada agenda pribadi-kelompok; alpa membereskan aneka malpraktik kekuasaan. Korupsi tak menunjukkan gejala surut meski banyak pejabat publik, pengusaha, dan kader partai dipenjara.

Konflik SARA, tawuran pelajar, ormas, antarwarga, atau antara massa-aparat terus menggeliat di seantero negeri. Ini pertanda asa kebangsaan menumpul dan agregasi sosial melemah. Realitas ini tecermin dari memburuknya posisi Indonesia dalam Indeks Negara Gagal seperti dirilis Fund for Peace (2012); atau merosotnya kualitas pemerintahan seperti laporan Freedom House (2012).

Seperti kata Peter Drucker: tak ada negara mundur, yang ada hanya negara salah urus! Agar tak keliru mengelola masa transisi yang rawan konflik kepentingan, Seymour M Lipset (1993) mengingatkan: “perlu waktu cukup untuk melembagakan komitmen, pekerjaan, dan nilai-nilai, pada fase transformasi menuju negara maju dan demokratis “.

Generasi Hilang

Yang memilukan, eksistensi pemuda saat ini lebih dilihat sebagai “beban” ketimbang “harapan”. Banyaknya pemuda putus sekolah, menganggur, dan bekerja serabutan adalah fakta tak terbantah. Hingga 2006 lalu, masih terdapat 300 juta pemuda di dunia yang hidup dengan penghasilan kurang dari dua dolar AS per harinya (Global Employment Trends for Youth, ILO Report, 2006).

Sepertiga generasi muda dunia yang berstatus penganggur tersebut terkondisi akibat desain kebijakan ekonomi dan pembangunan di banyak negara yang keliru dan bias pemuda. Tren pertumbuhan ekonomi global saat ini tak efektif menyerap angkatan kerja muda. ILO mengingatkan, jika dunia ingin menghindari gejolak sosial global yang ekstrem, maka 400 juta lapangan kerja baru harus segera diciptakan bagi generasi ini.

Di Indonesia, realitas penganggur muda juga menjadi problem akut. Dalam satu dekade terakhir (1995-2005), jumlah penganggur muda usia produktif (berusia 15-24 tahun) meningkat tajam, dari 60 juta menjadi sekitar 85 juta orang, naik sebesar 15%.

Sebelum krisis tahun 1997/1998, jumlah penganggur muda berpendidikan SLTP ke bawah masih berada di kisaran 41%, namun pada tahun 2001 naik menjadi 57%. Jika kriteria yang dipakai pemuda berpendidikan SLTA ke bawah, maka angkanya bisa lebih fantastis lagi, yakni dari 91% di tahun 1997 menjadi 93% pada tahun 2001.

Sebagian dari pengangguran usia muda itu terselamatkan oleh sektor informal. Maka tak mengherankan, jika pekerja di sektor informal ini naik pesat dari 53,7% (1997) menjadi 62,4% (2002). Sebagian dari mereka harus rela bekerja paruh waktu. Jumlah pemuda pekerja paruh waktu (under employment) pada tahun 2001 telah mencapai 30,2 juta jiwa atau 30,6% dari jumlah angkatan kerja yang ada (Faisal Basri, 2009).

Data Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) periode Februari 2006 juga menunjukkan, jumlah angkatan kerja tercatat 106,3 juta jiwa, sementara kesempatan kerja yang tersedia hanya 95,2 juta jiwa. Artinya, 11,1 juta jiwa atau 10,4% angkatan kerja—yang mayoritas berada pada usia produktif—tergolong penganggur (Kompas, 8/9/2006).

Rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ini diakibatkan oleh banyaknya penduduk usia kerja yang kembali sekolah, mengurus rumah tangga, atau bekerja serabutan. Di dalamnya termasuk korban PHK dan orang yang menyerah mencari kerja.

Jika kelompok ini dimasukkan sebagai kategori “pencari kerja”, maka angka pengangguran akan lebih fantastis lagi. Data periode Agustus 2002-Februari 2006 menunjukkan, jumlah kelompok ini telah mencapai angka 740.000-1,5 juta orang (Kompas, 15/4/2006).

Di tinjau dari sisi pendidikan, data Balitbang Depdiknas (2007) menunjukkan, telah terjadi gap dalam proporsi pembiayaan pendidikan, dimana pemerintah hanya menanggung 26-46% dari biaya total pendidikan (BTP), sementara sisanya tetap ditanggung masyarakat.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditujukan untuk membebaskan biaya pendidikan murid (terutama pendidikan tingkat dasar) misalnya, tak sedikit yang menguap. Dana BOS tahun ajaran 2007/2008 yang mencapai Rp 12,5 triliun, belum tergunakan secara efektif akibat masih maraknya berbagai pungutan yang dilakukan pihak sekolah.

Hasil survei Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2005 yang mengambil sampel sekolah dasar negeri di tiga kota (Jakarta, Garut, dan Kupang) memperlihatkan, dana BOS tidak memberi banyak perubahan pada perilaku sekolah untuk menyetop pungutan resmi dan tidak resmi pada orang tua murid (seperti iuran komite, pembelian buku pelajaran, biaya daftar ulang atau pungutan kegiatan ekstrakurikuler).

Jika pemerintah (pusat dan daerah) tidak konsisten mengalokasikan 20% anggaran APBN/APBD untuk biaya riil pendidikan, jelas ini akan memblokade tujuan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan nasional. Tanpa dukungan yang memadai dan alokasi anggaran yang tepat sasaran, pelaksanaan wajib belajar di negeri ini bisa menjadi ilusi.

Situasi di atas jelas membingungkan. Di tengah sumber daya pemuda yang melimpah, bukan produktivitas nasional yang tumbuh, tapi pengangguran dan kemiskinan. Realitas ini menggambarkan, betapa pemerintah belum memiliki cetak biru kebijakan kepemudaan yang komprehensif, seperti diamanatkan Undang-Undang Kepemudaan No 40/2009.

Krusialnya, situasi ini dibarengi kian lemahnya fungsi negara: menguatnya korupsi, mangkraknya penegakkan hukum, buruknya iklim investasi, birokrasi yang gemuk (lamban dan berbiaya tinggi), ketimpangan pembangunan antarwilayah yang kian ekstrem, hingga problem otonomi daerah yang menyeret 183 kabupaten/kota ke dalam kategori bangkrut.

Untuk merespon kondisi akut itu, setidaknya ada lima agenda penting yang mesti segera dikerjakan pemuda Indonesia. Pertama, merombak budaya korup, banalisme politik, dan perilaku transaksional para elite yang menjadikan kekuasaan dan uang sebagai tujuan.

Kedua, memperkuat komitmen penegakan hukum dan memfungsikan partai politik, badan legislatif, dan institusi demokrasi lainnya sebagai arena pengabdian politik pada publik.

Ketiga, mendorong birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pelayanan serta mengefektifkan struktur kekuasaan yang mampu menjamin bekerjanya fungsi check and balance di antara lembaga-lembaga negara.

Kempat, mendorong pembangunan industri padat karya yang merata di seluruh wilayah Tanah Air serta menumbuhkan etika dan etos berbisnis yang sehat dan pro pemuda. Korporasi lokal, nasional, maupun asing yang beroperasi di negeri ini wajib menimbang pemuda sebagai sumber daya dan aset berharga bangsa.

Kelima, menuntut langkah konkret pemerintah Yudhoyono di sisa akhir kekuasaannya untuk menyusun terobosan dan langkah-langkah konkret kebijakan kepemudaan yang visoner, inventif, responsif, dan solutif guna meng-empower potensi pemuda sebagai avant-garde yang akan bertanggung jawab atas hitam-putih wajah bangsa ini ke depan.

Lima isu di atas harus menjadi agenda mainstream pemerintah Yudhoyono. Tujuannya, agar kebijakan nasional kepemudaan bisa memberi peran yang pantas pada entitas pemuda dalam proses pembangunan bangsa. Jika tidak, ancaman “generasi hilang” (the lost generation) pada entitas sosial strategis ini, tampaknya tinggal menunggu waktu.

Adalah mustahil, demokrasi, kesejahteraan, dan keadilan sosial bisa berdiri tegak di tengah langkanya kreatifitas, inovasi, dan produktivitas orang muda yang menjadi pilar utama kebangunan bangsa. Selamat merayakan Sumpah Pemuda. One voice for youth solidarity! ***

Oleh: Launa, SIP MM
Dosen FISIP Universitas Satya Negara Indonesia.