Pembahasan APBK Aceh Barat Dinillai Melanggar Peraturan

oleh
Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Meulaboh, Aceh Barat, Sabtu (26/10/2013) siang sekitar melakukan pembagian selebaran kepada masyarakat dan pengguna jalan di Simpang Pelor Meulaboh. Aksi ini dilakukan untuk menolak pembahasan RAPBK 2014 di Kantor Bappeda setempat oleh anggota dan pimpinan dewan.
Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Meulaboh, Aceh Barat, Sabtu (26/10/2013) siang sekitar melakukan pembagian selebaran kepada masyarakat dan pengguna jalan di Simpang Pelor Meulaboh. Aksi ini dilakukan untuk menolak pembahasan RAPBK 2014 di Kantor Bappeda setempat oleh anggota dan pimpinan dewan.
Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Meulaboh, Aceh Barat, Sabtu (26/10/2013) siang sekitar melakukan pembagian selebaran kepada masyarakat dan pengguna jalan di Simpang Pelor Meulaboh.

MEULABOH | DiliputNews.com – Pembahasan Anggaran Pembelanjaan Kabupaten (APBK) Aceh Barat tahun 2014 dinilai melanggar perturan pemerintah no 53 tahun 2005 tentang perubahan atas PP no 25 tahun 2004 tentang pedoman penyusanan peraturan tata tertib DPRD.

Hal tersebut disampaikan Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Meulaboh, Aceh Barat, Sabtu (26/10) dalam bentuk selebaran yang di bagikan kepada pengguna jalan di Simpang Pelor Meulaboh.

Aksi ini dilakukan mahasiswa tersebut karena pihak DPRK Aceh Barat masih terus melakukan pembahasan di kantor pemerintah.

“Kami menolak pembahasan APBK yang dilakukan di kantor Bappeda, dan meminta supaya di laksanakan di kantor DPRK Aceh Barat,” kata Ketua BEM STIMI Meulaboh, Pudin Priana.

Selain itu, Ia juga meminta kepada Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, agar menolak APBK tahun 2014 dari Kabupaten Aceh Barat, karena pembahasannya dilakukan secara tertutup di Kantor Bappeda Aceh Barat.

“Pembahasan ini diduga tidak transparan, tertutup, dan sarat kepentingan serta sama sekali tidak memihak kepada masyarakat,” ujar Pudin.

Oleh karena itu, Ia menyarankan masyarakat supaya tidak lagi memilih lagi anggota DPRK Aceh Barat yang menjabat sekarang sebagai wakil rakyat dalam dalam pemilu 2014 mendatang.

“Wakil rakyat di Kabupaten ini dinilai hanya mementingkan kepentingan pribadi, tanpa memperdulikan aspirasi masyarakat yang diusung oleh mahasiswa,” pungkasnya.(Red/Af)