BPOM Layangkan Surat Peringatan Kepada AMDK Ie Abdya

oleh
Produksi Air Minum Dalam Kemasan
Produksi Air Minum Dalam Kemasan
Produksi Air Minum Dalam Kemasan

BLANGPIDIE | DiliputNews.com – Surat peringatan keras dilayangkan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) melalui Balai Besar POM Aceh kepada AMDK Ie Abdya milik CV. Ukra Jaya, di Gampong Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Aceh Barat Daya (Abdya).

Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan Dinkes Abdya melalui Kasie Jamkes dan Kefarmasian, Zulfikar S.Si.Apt mengatakan dari hasil pemeriksaan BPOM RI, pemasaran produksi air minum dalam kemasan (AMDK) Ie Abdya tersebut tidak dilengkapi dengan alat yang mempunyai katup untuk mencegah masuknya air kedalam pabrik.

Selain itu juga hasil uji tidak memenuhi persyaratan termasuk MPN Coliform, sistem pemberian etiket atau kode-kode tidak dilakukan pada waktu memproses bahan baku yang dapat membantu identifikasi produk.

“Banyak temuan yang telah dilanggar AMDK Ie Abdya, hal yang lainnya seperti produk akhir tidak diberi lebel yang memuat jenis produk, nama perusahaan pembuat, ukuran tipe, grade, tanggal kadaluarsa, berat bersih, dan kode produksi,” kata Zulfikar, Selasa (22/10) kepada DiliputNews.com.

Dengan hasil temuan itu, kata Zulfikar pihak BPOM RI menilai bahwa AMDK Ie Abdya telah melanggar Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan pada pasal 140, dan pasal 86 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 milyar rupiah.

“Untuk itu BPOM RI di Banda Aceh sendiri telah mengeluarkan surat peringatan keras kepada  AMDK Ie Abdya, yang dikirimkan melalui Dinas Kesehatan Abdya, bila itu tidak diindahkan maka BPOM RI akan mengenakan sanksi terhadap mereka berupa pemberhentian sementara kegiatan,” sebut Zulfikar.

Lebih lanjut, Zulfikar mengatakan, pihaknya sampai saat ini belum menemui pemilik CV Ukra Jaya (AMDK Ie Abdya) untuk mengklarifikasi terkait surat teguran keras dari Balai POM RI di Banda Aceh tersebut.

“Kita baru menerima surat itu sore kemaren, Senin (21/10), jadi untuk turun kesana bukan Dinkes saja tapi juga melibatkan instansi lainnya yang bersangkutan dengan perusahaan AMDK itu,” pungkasnya ketika dijumpai dalam ruang kerjanya. (Red/Zal)