GeRAK: Anggaran Usulan Pelantikan WN Harus Dikaji Ulang

oleh
Malik Mahmud
Malik Mahmud
Malik Mahmud

BANA ACEH | DiliputNews.com – Anggaran Rp 50 miliar yang diplotkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) itu dianggap terlalu besar untuk acara  seremonial seperti pengukuhan Wali Nanggroe.

Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh mendesak Menteri Dalam Negeri agar meninjau kembali usulan anggaran pelantikan Wali Nanggroe yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

“Pengalokasian anggaran daerah sebesar Rp50 miliar dalam rangka pengukuhan Wali Nanggroe pada Desember 2013 mendatang, terlalu besar, jika melihat masih banyaknya kebutuhan rakyat Aceh saat ini yang provinsinya termasuk diurutan ketiga termiskin di Indonesia setelah Papua dan  NTT ,” Ujar Kepala Divisi Kebijakan Publik GeRAK Aceh, Isra Safril kepada Diliputnews.com Rabu (02/10).

Menurut Isra pengusulan anggaran Rp50 miliar oleh DPR Aceh tersebut, tidak rasional dan tidak masuk akal. Sebab anggaran Rp50 miliar tidak substansi dan tidak mempunyai dampak dari anggaran itu sendiri.

ungkapnya, angka Rp50 miliar seperti itu sangat besar bagi DPR Aceh. Harusnya wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat Aceh tersebut kata Isra lagi, bisa lebih bijaksana dan pintar dalam mengatur dan mengusulkan anggaran yang notabane berasal dari uang rakyat tersebut.

Padahal jika dialihkan untuk program kesejahteraan rakyat Aceh, kata Isra sudah sangat membantu. Selain itu, anggaran itu lebih penting jika didorong untuk membantu masyarakat di daerah bencana dan pulau terpencil di  Provinsi Aceh seperti membangun sekolah dasar dan Rumah Kaum Dhuafa.

Menurut Kepala Divisi Kebijakan Publik GeRAK Aceh ini lagi, angka Rp50 miliar sangat besar diperuntukan untuk event seperti pengukuhan Wali Nanggroe yang sifatnya seremonial. Artinya seremonial yang tidak menimbulkan dampak untuk pembangunan bagi masyarakat Aceh secara langsung.

“Kita mendesak Mendagri tidak tinggal diam terkait anggaran tersebut dan harus turut memberikan statement, ini berkaitan dengan substansi hukum dan aturan tata kelola anggaran daerah,” pungkasnya.(Red/Fd)