KIP Aceh Barat Tetapkan Kawasan Alat Peraga Kampanye

oleh
KIP Aceh Barat Tetapkan Kawasan Alat Peraga Kampanye
KIP Aceh Barat Tetapkan Kawasan Alat Peraga Kampanye
KIP Aceh Barat Tetapkan Kawasan Alat Peraga Kampanye

MEULABOH | DiliputNews.com –  Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat menetapkan kawasan atau zona tempat pemasangan alat peraga kampanye bagi para caleg pemilu 2014 mendatang.

“Sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan ( KPU ) nomor 15 Tahun 2013, peserta pemilu baik caleg maupun partai politik hanya boleh menepatkan setiap satu zona satu alat peraga,” kata Ketua KIP Aceh Barat, Bahagia Idris, Jumat (13/9).

Ia menjelaskan, zona yang maksud tersebut adalah setiap satu desa hanya dibolehkan satu alat peraga dengan ukuran alat peraga seperti spanduk atau baliho tidak dibatasi ukurannya.

Penetapan alat peraga disetiap tempat atau wilayah itu, Bahagia menambahkan pihaknya akan berkomunikasi kembali dengan pemerintah daerah lokasi penempatan alat peraga di setiap desa yang ada.

“Nanti kita diskusikan tentang zonanya, kawasan mana yang dapat ditempatkan alat peraganya,” tambahnya.

Sementara itu, Bahagia juga meminta kepada Partai Politik atau Parpol Aceh Barat, dapat melaporkan dana kampanye sesaui dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu paling lambat pertengan bulan Januari 2014.

“Kita minta partai politik untuk laporkan dana kampanye, guna melihat sumber pendanaannya dan besarannya, baik dana milik partai politik, dana milik para caleg dan juga dana yang diterima donator,” pintanya.

Katanya lagi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau KPU nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu untuk Caleg DPR,DPRD tingkat I dan Tingkat II, Parpol peserta Pemilu maupun caleg dilarang menerima dana sumbangan dari pihak atau Negara asing.

“Larangan yang dikeluarkan KPU pusat itu, kita tidak mengetahui persis tentang larangan menerima dari pihak asing, apakah mencegah adanya pencucian uang atau alasan lainnya, tapi untuk money laundry siapa saja tidak di benarkan,” pungkasnya.

Sedangkan untuk rekening khusus yang digunakan oleh Parpol dalam pengelolaan dana kampanye, kata dia, harus berbeda dengan rekening kepengurusan Partai Politik tersebut. (Red/AF)