Pemerintah Aceh Barat Diminta Bentuk PPID

oleh
Wakil Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA), Jehalim Bangun,SH
Wakil Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA), Jehalim Bangun,SH
Wakil Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA), Jehalim Bangun,SH

MEULABOH | DiliputNews.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat, diminta untuk segera membentuk forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pusat pelayanan informasi publik.

PPID yang akan bertanggungjawab untuk mendistribusikan informasi publik kepada media massa dan masyarakat, merupakan kewajiban pemerintah dalam hal keterbukaan informasi publik.

“Jika ada media atau masyarakat memerlukan informasi, cukup datang ke PPID, tidak harus bingung mencari informasi yang dibutuhkan,” kata Wakil Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA), Jehalim Bangun,SH usai memberikan materi pada kegiatan FGD Keterbukaan Informasi Publik, di Aula Kantor P2TP2A Aceh Barat.

Dikatakan Jehalim, pertemuan-pertemuan seperti FGD tersebut perlu ditindaklanjuti, sering-sering dilakukan, bisa menjadi pembelajaran, saling memahami antara narasumber dengan para jurnalis tentang keterbukaan informasi publik.

“Bagi pemerintah Aceh Barat sendiri, harus memulai untuk semakin terbuka dengan masyarakat terkait informasi publik,” ungkapnya

Menurutnya, melihat dari diskusi yang berkembang dalam forum tersebut, pejabat di Aceh Barat belum punya paradigma yang terbuka, kemungkinan belum ada pemahaman yang baik tentang Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

“Perlu ada forum khusus yang menghadirkan para pengambil kebijakan di Aceh Barat untuk sama-sama memahami tentang keterbukaan informasi publik tersebut,” jelas Jehalim

Lebih lanjut, Jehalim mengungkapkan, dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 52 menyatakan bahwa jika ada pejabat yang tidak memberikan informasi yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, bisa dikenakan sanksi.

“Banyak hal yang menyebabkan informasi itu ditutup tutupi, bisa karena pejabat tidak paham bahwa informasi publik harus terbuka, ada juga pejabat yang paham tapi keberatan untuk terbuka karena dianggap mengganggunya, ada kekhawatiran jika informasi publik terbuka untuk masyarakat,”ujarnya.

Jehalim juga mengaku ketertutupan informasi sangat erat kaitan dengan korupsi, karena biasanya potensi korupsi berapa pada instansi-instansi yang tertutup informasi terhadap publik.

Sementara, Kepala Bagian Humas Setdakap Aceh Barat, Drs. Ika Suhanas, mengatakan terkait dengan PPID di lingkup pemerintahan Aceh Barat, pihaknya akan segera menindaklanjuti.

“Tentang PPID, akan segera kami tindaklanjuti, sebagai wadah keterbukaan informasi kepada masyarakat,” kata Ika Suhanas.  (Red/Za)